Di tengah proses hibah tersebut, muncul klaim bahwa tanah eks Pacuan Kuda Lembang masih berkaitan dengan hak ahli waris yang mengaku memiliki dokumen kepemilikan.
Jika klaim tersebut benar dan masih terdapat sengketa atau persoalan kepemilikan yang belum tuntas, maka status hukum tanah menjadi aspek yang tidak boleh diabaikan dalam proses hibah aset daerah.
Karena itu, pemeriksaan menyeluruh dinilai diperlukan untuk memastikan apakah proses hibah telah memenuhi seluruh persyaratan hukum dan administrasi.
Jamwas Diminta Turun Tangan
Munculnya perbedaan dokumen tersebut juga mendorong desakan agar Jaksa Agung melalui Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas) Kejaksaan Agung RI melakukan pemeriksaan terhadap proses hibah lahan tersebut.
Pemeriksaan dinilai penting untuk memastikan tidak ada pelanggaran prosedur, konflik kepentingan, maupun persoalan lain di balik pengalihan aset tersebut.
Termasuk menelusuri apakah terdapat hubungan antara pemberian hibah kepada institusi penegak hukum dengan perkara-perkara hukum yang tengah atau pernah bersinggungan dengan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.
Namun, dugaan bahwa hibah tersebut berkaitan dengan upaya “pengamanan perkara korupsi” belum dapat dinyatakan sebagai fakta tanpa bukti atau hasil pemeriksaan resmi.
Justru karena itulah pemeriksaan independen diperlukan.
Jika seluruh proses ternyata sesuai aturan, pemeriksaan akan menjadi mekanisme untuk membersihkan tudingan.
Sebaliknya, jika ditemukan penyimpangan, maka aparat penegak hukum memiliki dasar untuk menindaklanjutinya.
Kini publik menunggu jawaban sederhana tetapi fundamental:
Mengapa penerima hibah berubah dari Kejati Jabar menjadi Kejari Kabupaten Bandung?
Siapa yang mengubahnya?
Apa dasar hukumnya?
Dan yang paling penting, bagaimana nasib aset daerah senilai Rp39,9 miliar tersebut setelah perubahan itu?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak semestinya berhenti sebagai polemik. Dokumen resmi pemerintah daerah harus mampu memberikan jawaban secara terang.
KanalIndonesia.com akan terus menelusuri dokumen dan meminta klarifikasi kepada Pemkab Bandung Barat, Sekda KBB, BKAD KBB, Kejati Jabar, serta Kejari Kabupaten Bandung terkait perubahan penerima hibah tersebut.
