SURABAYA, KANALINDONESIA.COM: Bisnis pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) secara instan tanpa mengikuti prosedur resmi berujung pidana.
Pengadilan Negeri (PN) Surabaya menjatuhkan hukuman masing-masing satu tahun penjara kepada Muhammad Hendra Pratama bin Mustofa dan M. Andrean Heru Kristian bin Mustofa.
Putusan dibacakan Ketua Majelis Hakim Safruddin, setelah kedua terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana dakwaan alternatif pertama.
Hukuman tersebut lebih ringan dibanding tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Fathol Rasyid dari Kejaksaan Negeri Surabaya. Sebelumnya, jaksa menuntut masing-masing terdakwa dengan pidana 1 tahun 3 bulan penjara, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani.
Kasus tersebut bermula ketika Hendra sejak 2022 bekerja sebagai calo pengurusan SIM dan mutasi BPKB di wilayah Sidoarjo. Pada Mei 2025, ia kemudian mengembangkan jasa pembuatan SIM secara instan. Untuk mendukung aksinya, Hendra membeli file pembuatan SIM dalam flashdisk seharga Rp4 juta di Lumajang.
Ia kemudian menyiapkan laptop, printer, kertas Vitex, SIM bekas yang telah dibersihkan, serta mesin laminating. Dalam aksinya, Hendra juga mengajak adiknya, Andrean, dan menantunya, M. Nasrullah alias Anas, yang kini masuk daftar pencarian orang (DPO).
Promosi dilakukan melalui akun Facebook Gemilang Biro Jasa (pengurusan SIM). Pelanggan ditawari SIM berbagai golongan tanpa perlu mengikuti tes teori, praktik maupun psikologi. Tarifnya mulai Rp750 ribu untuk SIM C hingga Rp2,3 juta untuk SIM B II Umum.
Salah satu pelanggan, Agustinus Dwi Djumadi, memesan SIM B II Umum dengan harga Rp2,4 juta. Data dan dokumen miliknya kemudian diproses menggunakan perangkat yang telah disiapkan. Identitas dicetak, ditempelkan pada SIM bekas, lalu dilaminasi hingga menyerupai SIM resmi.
Andrean bertugas mengantarkan SIM kepada pelanggan. Pembayaran dilakukan secara tunai maupun transfer ke rekening Hendra atau Andrean. Dalam perkara tersebut, Andrean dan Nasrullah disebut mendapat upah masing-masing Rp100 ribu.
Selain Agustinus, terdakwa juga disebut menerima pesanan dari Evita Shinta Dinata dan sejumlah pelanggan lain. Hasil pemeriksaan menunjukkan SIM yang dibuat tersebut tidak terdaftar dalam database Satpas Colombo Polrestabes Surabaya.
Majelis hakim juga menetapkan masa penangkapan dan penahanan dikurangkan dari hukuman serta memerintahkan kedua terdakwa tetap ditahan.
Sejumlah SIM palsu, percakapan WhatsApp, bukti transfer, hingga dokumen pembanding dengan database Korlantas Polri ditetapkan sebagai barang bukti untuk dirampas dan dimusnahkan. ANto
