SURABAYA KANALINDONESIA.COM : Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur mengingatkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur agar Perubahan APBD (P-APBD) 2026 agar memberikan dampak pada berupa munculnya perubahan positif dan manfaat yang absolut dirasakan masyarakat. FPDIP tidak ingin P-APBD hanya berhenti pada persoalan besarnya anggaran dan tingkat serapan.
Harapan agar P-APBD terukur dan dirasakan oleh rakyat ini disampaikan juru bicara Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim Diana AV Sasa saat membacakan Pemandangan Umum Fraksi terhadap Nota Keuangan Gubernur atas Raperda Perubahan APBD 2026 dalam Rapat Paripurna DPRD Jatim, Selasa (18/8/2026).
Politisi perempuan ini mengatakan capaian ekonomi makro Jawa Timur memang patut diapresiasi. Pada Semester I 2026, ekonomi Jawa Timur tumbuh 5,84 persen, tertinggi di Pulau Jawa. Tingkat kemiskinan juga turun dari 9,30 persen menjadi 9,06 persen. Namun ini jangan hanya terlihat di angka statistik.
“APBD bukan sekadar deretan angka. Di balik setiap angka ada kebutuhan, ada harapan, dan ada kehidupan rakyat,” tegas Diana.
Dalam P-APBD 2026, Pendapatan Daerah naik sekitar Rp183,78 miliar menjadi Rp26,49 triliun. Sementara Belanja Daerah meningkat jauh lebih besar, sekitar Rp2,64 triliun menjadi Rp29,87 triliun.
Fraksi PDI Perjuangan memberi perhatian khusus terhadap target oendapatan asli daerah (PAD) yang ditetapkan sebesar Rp17,64 triliun. Angka tersebut masih sekitar 4,4 persen lebih rendah dibandingkan realisasi PAD 2025 yang mencapai Rp18,44 triliun.
Karena itu, Fraksi meminta Pemprov Jatim menjelaskan dasar penetapan target tersebut. Apakah merupakan bentuk kehati-hatian dalam perencanaan atau masih ada potensi pendapatan yang belum dioptimalkan.
Fraksi PDIP mendukung peningkatan PAD melalui digitalisasi, perbaikan tata kelola, intensifikasi dan ekstensifikasi, serta penguatan sinergi dengan pemerintah kabupaten dan kota.
Namun, optimalisasi pendapatan tidak boleh dilakukan dengan menambah beban masyarakat. “Meningkatkan pendapatan daerah tidak boleh berarti menambah beban masyarakat,” ujar Diana.
Belanja Modal Naik, Jangan Sekadar Mengejar Serapan
Perhatian Fraksi PDIP juga diarahkan pada peningkatan Belanja Modal. Dalam P-APBD 2026, alokasinya meningkat dari sekitar Rp1,09 triliun menjadi Rp2,16 triliun.
Salah satu kenaikan terbesar terjadi pada anggaran Jalan, Jaringan dan Irigasi yang melonjak dari sekitar Rp183 miliar menjadi Rp999 miliar.
Namun, Fraksi mencatat realisasi Belanja Modal hingga Semester I 2026 baru mencapai 16,37 persen. Bahkan, realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan baru mencapai 3,85 persen.
Kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena waktu pelaksanaan anggaran semakin terbatas.
Diana menegaskan percepatan realisasi anggaran memang diperlukan, tetapi tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan kualitas pekerjaan maupun akuntabilitas.
“Percepatan memang diperlukan. Tetapi cepat tidak boleh berarti tergesa-gesa. Jangan sampai mengejar serapan justru mengorbankan kualitas pekerjaan, ketepatan sasaran, dan akuntabilitas,” katanya.
SiLPA Rp3,38 Triliun Harus Jadi Evaluasi
Fraksi PDI Perjuangan juga menyoroti besarnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) hasil audit BPK yang mencapai Rp3,38 triliun. Angka tersebut jauh di atas proyeksi awal sekitar Rp925,91 miliar.
Menurut Diana, selisih yang cukup besar tersebut harus menjadi bahan evaluasi terhadap kualitas perencanaan dan pelaksanaan APBD.
Pemanfaatan SiLPA sebagai sumber pembiayaan P-APBD tetap dimungkinkan. Namun, program yang dibiayai harus benar-benar siap dilaksanakan dan memiliki jadwal penyerapan yang terukur.
