“Jangan sampai uang yang tahun lalu tidak terserap, dimasukkan kembali dalam anggaran tahun ini, lalu pada akhir tahun kembali menjadi SiLPA. Uang yang tersedia harus berubah menjadi pelayanan, pembangunan, dan manfaat bagi rakyat,” tegasnya.
Dari Input ke Outcome
Fraksi PDI Perjuangan juga mengingatkan bahwa besarnya alokasi anggaran pendidikan, kesehatan dan infrastruktur belum otomatis menunjukkan keberhasilan pembangunan.
Dalam P-APBD 2026, belanja fungsi pendidikan mencapai Rp9,536 triliun, kesehatan Rp6,183 triliun dan infrastruktur Rp8,277 triliun.
Karena itu, ukuran keberhasilan harus bergeser dari sekadar input dan persentase serapan menuju output dan outcome.
“Pertanyaannya bukan hanya berapa uang yang dibelanjakan. Yang lebih penting, apa yang berubah setelah uang itu dibelanjakan. Apakah sekolah semakin baik, layanan kesehatan semakin mudah, dan infrastruktur benar-benar memperkuat aktivitas ekonomi masyarakat,” ujarnya.
Fraksi juga meminta percepatan penyaluran Bantuan Sosial sebesar Rp180,67 miliar dan Bantuan Keuangan agar benar-benar diterima masyarakat secara tepat sasaran dan tepat waktu.
Perhatian khusus juga diberikan terhadap penyelesaian komponen Tunjangan Profesi Guru dalam THR dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2025 sekitar Rp274,57 miliar bagi guru yang memenuhi persyaratan.
Menurut Fraksi, persoalan tersebut bukan semata urusan administrasi anggaran, tetapi menyangkut hak guru yang harus segera diselesaikan pemerintah.
Dukung P-APBD dengan Catatan Pengawalan
Dengan berbagai catatan tersebut, Fraksi PDI Perjuangan menyatakan mendukung Raperda Perubahan APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2026 untuk dibahas lebih lanjut sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku.
Fraksi juga mendukung catatan dan rekomendasi Badan Anggaran DPRD Jatim serta meminta Pemprov menindaklanjutinya secara konsisten dan terukur.
Bagi Fraksi PDI Perjuangan, APBD pada akhirnya bukan sekadar dokumen keuangan pemerintah.
Rakyat tidak menilai APBD dari tebalnya dokumen dan tidak hidup dari persentase serapan. Ukurannya jauh lebih sederhana: apakah jalan menjadi lebih baik, sekolah semakin layak, layanan kesehatan semakin mudah, bantuan sampai tepat waktu, dan kehidupan masyarakat semakin sejahtera.
“Rakyat tidak menilai APBD dari tebalnya dokumen dan tidak hidup dari persentase serapan. Rakyat merasakan jalan yang dibangun, sekolah yang semakin baik, pelayanan kesehatan yang semakin mudah, bantuan yang sampai tepat waktu, serta kesempatan hidup yang semakin baik. Itulah ukuran keberhasilan anggaran,” pungkas Diana. Nang
