Lily menegaskan, Kabupaten Bandung Barat tidak bisa dipandang sebagai pemerintahan yang hanya dijalankan oleh eksekutif. Bupati Jeje Ritchie Ismail dan DPRD, menurutnya, merupakan bagian dari unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang harus bekerja dalam satu kerangka pembangunan.
Karena itu, ia meminta Bupati Bandung Barat mengambil sikap dan memastikan dinamika antara eksekutif dan legislatif tidak mengganggu kepentingan masyarakat.
“Harusnya Bupati bersikap bahwa pemerintahan Bandung Barat itu adalah Bupati bersama DPRD. Yang paling penting satu kata, anggaran harus tetap berpihak kepada masyarakat,” pungkasnya.
Dengan demikian, Lily berharap polemik mengenai pokir tidak berkembang menjadi pertarungan kepentingan antar elite pemerintahan. Menurutnya, yang jauh lebih penting adalah memastikan setiap rupiah APBD memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Bandung Barat.
