BANDUNG BARAT, KANALINDONESIA.COM: Arah percepatan pembangunan Kabupaten Bandung Barat (KBB) kembali menjadi sorotan. Kepemimpinan Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail dinilai belum menunjukkan gebrakan yang mampu menjawab ekspektasi masyarakat terhadap kemajuan daerah.
Kritik tersebut disampaikan Ketua Korp Alumni KNPI Kabupaten Bandung Barat, Lily Supriyatna Hambali, Jumat (22/8/2026). Ia menilai kehadiran dan respons cepat kepala daerah sangat dibutuhkan untuk memastikan roda pemerintahan berjalan efektif.
Menurut Lily, masyarakat membutuhkan sosok pemimpin yang mudah ditemui dan mampu memberikan keputusan secara cepat, terutama ketika menyangkut berbagai dokumen dan kebijakan strategis yang membutuhkan persetujuan kepala daerah.
Ia mempertanyakan kondisi pemerintahan daerah apabila proses administrasi dan pengambilan keputusan harus menunggu kehadiran bupati.
“Jangan sampai pelayanan pemerintahan justru tersendat karena persoalan kehadiran dan proses penandatanganan,” ujar Lily.
Lily menegaskan, Kabupaten Bandung Barat sejak awal dibentuk dengan harapan mampu berkembang menjadi daerah yang maju dan memiliki daya saing tinggi. Karena itu, menurutnya, KBB tidak boleh berjalan tanpa arah yang jelas atau sekadar mempertahankan kondisi yang ada.
Ia bahkan mendorong agar semangat pembangunan KBB kembali diarahkan untuk mengejar prestasi di berbagai sektor dan tidak kalah dibandingkan Kabupaten Bandung sebagai daerah induk.
Bupati Diminta Lebih Peka Soal Kehadiran
Sorotan Lily juga diarahkan pada intensitas kehadiran Bupati Jeje dalam menjalankan tugas pemerintahan. Ia menilai kepala daerah semestinya memiliki kesiapan penuh untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat serta memastikan berbagai persoalan pemerintahan dapat segera ditangani.
Lily menyebut, berdasarkan pengamatannya, aktivitas bupati dalam satu pekan dinilai belum menunjukkan kehadiran yang optimal. Kondisi tersebut, menurut dia, berpotensi memengaruhi efektivitas kerja Sekretaris Daerah dan organisasi perangkat daerah (OPD).
Padahal, lanjut Lily, terdapat berbagai dokumen dan kebijakan yang membutuhkan keputusan maupun persetujuan kepala daerah agar dapat segera ditindaklanjuti.
“Sekda dan OPD membutuhkan keputusan yang cepat. Jangan sampai pekerjaan yang sebenarnya bisa segera diselesaikan malah tertahan karena proses administrasi,” katanya.
Pembangunan Dinilai Belum Menunjukkan Gebrakan
Selain persoalan pelayanan pemerintahan, Lily menilai pembangunan KBB hingga kini belum memperlihatkan perubahan signifikan sebagaimana yang diharapkan masyarakat.
Menurut dia, pemerintah daerah seharusnya mampu menerjemahkan visi dan misi kepala daerah ke dalam program yang konkret, terukur, dan memberikan dampak langsung kepada masyarakat.
Ia juga memberikan catatan positif terhadap kinerja Sekda Bandung Barat Ade Zakir yang dinilainya telah berupaya menjalankan roda birokrasi sesuai harapan masyarakat.
Namun, Lily menilai kinerja birokrasi tetap membutuhkan dukungan penuh dari kepala daerah agar berbagai program dapat bergerak lebih cepat.
Dorong Digitalisasi Administrasi
Lily turut menyoroti persoalan mekanisme penandatanganan dokumen pemerintahan. Menurutnya, pemerintah daerah harus mengoptimalkan sistem administrasi berbasis digital untuk mempercepat pelayanan dan pengambilan keputusan.
Ia mendorong agar penggunaan tanda tangan elektronik dioptimalkan sesuai ketentuan yang berlaku sehingga proses administrasi tidak selalu bergantung pada keberadaan fisik kepala daerah untuk membubuhkan tanda tangan.
“Kalau memang sudah tersedia mekanisme tanda tangan elektronik dan secara aturan memungkinkan, tentu itu bisa menjadi salah satu solusi untuk mempercepat pelayanan pemerintahan,” ujarnya.
Janji Kampanye Ditagih
Di tengah kritik tersebut, Lily menilai masyarakat kini mulai mempertanyakan sejauh mana visi dan misi yang disampaikan saat kampanye telah diwujudkan dalam kebijakan nyata.
