Oleh: Dr. Imran, S.H., M.H., Dosen Prodi Ilmu Hukum FH Universitas Cokroaminoto Yogyakarta
Pendahuluan: Konstitusi yang Berkelahi di Ruang Publik
Di tengah dinamika ketatanegaraan Indonesia yang terus bergulir tajam, istilah judicial review atau pengujian undang-undang tidak lagi sekadar menjadi diskursus teknis akademis di ruang-ruang kuliah Hukum Tata Negara. Dalam satu dekade terakhir, pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi (MK) telah menjelma menjadi instrumen politik hukum paling vital sekaligus panggung perdebatan publik paling riuh.
Mulai dari sengketa norma batas usia calon pejabat publik, pengujian undang-undang metode omnibus law, hingga perlindungan hak-hak buruh dan lingkungan, MK selalu berada tepat di jantung kesadaran nasional.
Namun, jika kita menyelami akar filsafat dan prinsip-prinsip dasar Hukum Konstitusi serta Uji Materi, kita akan menyadari satu hal yang amat mendasar: judicial review bukan semata-mata prosedur formal teknis untuk mempertentangkan norma ayat versus ayat.
Lebih jauh dari itu, ia adalah benteng pertahanan terakhir sebuah demokrasi konstitusional (constitutional democracy) agar tidak bergeser menjadi tirani mayoritas (tyranny of the majority).
Pertanyaan fundamental yang kemudian hadir dalam panggung hukum nasional kita adalah: bagaimana hukum konstitusi dan mekanisme pengujian undang-undang di Indonesia dibentuk, diuji oleh berbagai konflik kepentingan politik kekuasaan, serta dituntut untuk tetap adaptif tanpa mengorbankan nilai kepastian hukum dan keadilan substantif?
Supremasi Konstitusi: Dari Teori Kelsen hingga Realitas Nusantara
Secara doktrinal dan filosofis, bangunan pengujian konstitusional berdiri di atas satu premis utama: supremacy of the constitution. Doktrin ini menegaskan bahwa konstitusi adalah hukum tertinggi (supreme law of the land) yang mengikat seluruh penyelenggara negara, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, serta seluruh warga negara tanpa terkecuali.
Secara teoritis, pemikir hukum besar asal Austria, Hans Kelsen, melalui Stufenbau Theory (teori jenjang norma hukum), mengingatkan kita bahwa tata hukum bersifat berjenjang dan hierarkis. Suatu norma hukum yang berkedudukan lebih rendah (statutes atau undang-undang) tidak boleh dan tidak sah secara hukum apabila bertentangan dengan norma yang lebih tinggi, yang bersumber dari norma dasar (grundnorm / konstitusi).
Jika terjadi pertentangan antara norma yang rendah dan norma yang tinggi, harus ada mekanisme hukum untuk membajalkan norma yang lebih rendah tersebut agar tatanan hukum tidak runtuh dalam kekacauan.
Di Indonesia, gagasan supremasi konstitusi secara substantif baru terwujud secara nyata pasca-Reformasi melalui empat tahap Amandemen UUD 1945 (1999–2002) dan berdirinya Mahkamah Konstitusi pada tahun 2003. Langkah monumental ini mengakhiri era supremasi parlemen (parliamentary supremacy) yang terselubung pada masa lalu, sebuah masa di mana produk undang-undang yang dihasilkan oleh DPR dan Presiden seolah-olah bersifat sacrosanct (suci), tidak tersentuh, dan tidak dapat dipersoalkan keabsahan konstitusionalnya oleh lembaga mana pun.
Lahirnya MK membawa angin segar bagi penegakan prinsip checks and balances. Pembentuk undang-undang (DPR dan Presiden) memang memiliki wewenang politik mutlak untuk membentuk kebijakan hukum terbuka (open legal policy), namun Mahkamah Konstitusi diserahi ‘tongkat pembalik’ untuk membatalkan produk politik tersebut apabila materi muatannya terbukti menabrak dan melanggar hak-hak konstitusional warga negara (constitutional rights) yang dijamin oleh UUD 1945.
Anatomi Judicial Review: Menguji Teks dan Membedah Proses
Dalam ranah hukum acara peradilan konstitusi, mekanisme uji materi pada dasarnya terbelah ke dalam dua instrumen utama yang memiliki bobot dan signifikansi seimbang:
