Pertama, Pengujian Formil (Formal Judicial Review). Pengujian ini berfokus pada proses dan tata cara pembentukan undang-undang. MK memeriksa apakah rancangan undang-undang disahkan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh UUD 1945 dan regulasi pembentukan perundang-undangan, termasuk asas transparansi dan partisipasi masyarakat.
Kedua, Pengujian Materil (Substantive Judicial Review). Pengujian ini membedah isi atau materi muatan dari ayat, pasal, atau bagian tertentu dari undang-undang, guna menilai apakah substansinya bertentangan secara langsung dengan hak-hak konstitusional yang dijamin dalam UUD 1945.
Dalam wacana hukum terkini, pengujian formil kerap menjadi medan pertempuran politik hukum yang sangat panas. Kasus-kasus pengujian undang-undang yang menggunakan metode penyusunan kompleks (seperti omnibus law) menjadi preseden penting ketika peradilan konstitusi tidak lagi hanya menjadi ‘tukang stempel’ kelayakan kata per kata, melainkan bertindak membedah aspek prosedural.
Putusan MK yang memperkenalkan kualifikasi meaningful participation (partisipasi masyarakat yang bermakna)—yang mencakup hak untuk didengar (right to be heard), hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (right to be considered), dan hak untuk mendapatkan penjelasan (right to be explained)—menunjukkan pergeseran paradigma yang sangat krusial.
Hal ini membuktikan sebuah tesis penting dalam hukum tata negara modern: cara sebuah hukum dibuat (procedure) sama penting dan setara nilainya dengan isi hukum itu sendiri (substance). Hukum yang dilahirkan dari proses yang tergesa-gesa, tertutup, dan meminggirkan publik tidak hanya cacat secara etika politik, tetapi juga membawa kecacatan hukum bawaan yang membuatnya rentan dibatalkan oleh MK.
Dilema Doktrinal: Antara Negative Legislator dan Judicial Activism
Salah satu perdebatan paling tajam dalam studi hukum konstitusi adalah menentukan batas kewenangan peradilan konstitusi. Secara doktrinal klasik sebagaimana digagas Hans Kelsen, Mahkamah Konstitusi dirancang hanya sebagai negative legislator. Artinya, wewenang MK terbatas pada membatalkan, menghapus, atau menyatakan suatu norma undang-undang tidak berlaku lagi.
MK sama sekali tidak memiliki kewenangan untuk membuat norma baru, mengarang kalimat hukum baru, atau memperluas cakupan pasal, karena fungsi membuat hukum (positive legislator) merupakan hak prerogatif lembaga legislatif yang dipilih langsung oleh rakyat.
Namun, dalam realitas praktik peradilan, MK kerap dihadapkan pada dilema kekosongan hukum (legal vacuum) yang fatal.
Jika MK semata-mata membatalkan suatu pasal tanpa memberikan formula hukum transisi, keputusan tersebut sering kali berpotensi memicu kekaosan sosial, ketidakpastian hukum, atau kemandetan pelayanan publik di tengah masyarakat.
Untuk merespons kerumitan tersebut, peradilan konstitusi di berbagai negara, termasuk Indonesia, melahirkan variasi amar putusan progresif:
Pertama, Constitutional (Inkonstitusional Bersyarat / Conditionally Unconstitutional). Suatu pasal dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 kecuali jika dimaknai sesuai dengan penafsiran spesifik yang ditetapkan oleh MK.
Kedua, Conditionally Constitutional (Konstitusional Bersyarat). Suatu pasal dinyatakan tetap konstitusional dan berlaku sepanjang dimaknai menurut penafsiran yang dikehendaki oleh MK.
Penggunaan amar putusan progresif ini mencerminkan fenomena judicial activism (aktivisme peradilan). Di satu sisi, langkah ini dipuji karena mampu memberikan solusi seketika, menyelamatkan kepastian hukum, dan melindungi hak-hak sipil masyarakat secara mendesak.
Namun di sisi lain, gelombang kritik tajam tidak terhindarkan. Para jurist konservatif mengkritik bahwa MK sering kali tergelincir melakukan judicial overreach (melampaui batas kewenangan) dengan mengambil alih peran DPR dan Presiden dalam merumuskan kebijakan hukum. Batas tipis antara pelindungan hak konstitusional warga dan penyalahgunaan kewenangan inilah yang terus menjadi arena perdebatan sengit dalam filosofi hukum Indonesia.
