Lily menilai sikap saling diam justru berpotensi memperlebar persoalan. Ketika konflik antarlembaga tidak disampaikan secara terbuka melalui mekanisme resmi, masyarakat akan kesulitan mengetahui persoalan sebenarnya.
Ia pun meminta DPRD dan Pemkab Bandung Barat tidak membiarkan situasi tersebut berkembang menjadi konflik berkepanjangan.
“Jangan sampai muncul pertanyaan, apakah ingin saling bongkar atau justru saling sandera kepentingan?” ucapnya.
Lily berharap persoalan antara TAPD dan Banggar segera diselesaikan melalui dialog terbuka, evaluasi, serta mekanisme kelembagaan yang berlaku.
Menurutnya, hubungan harmonis antara DPRD dan pemerintah daerah merupakan salah satu syarat penting agar roda pemerintahan tetap berjalan dan agenda pembangunan tidak terganggu.
Ia meminta Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat segera mengambil langkah konkret untuk meredakan ketegangan tersebut.
“Jangan sampai persoalan hubungan antarlembaga justru membuat kepentingan masyarakat menjadi korban. Pemerintahan harus tetap berjalan, pembahasan anggaran harus efektif, dan pembangunan Bandung Barat tidak boleh terhambat,” pungkasnya
