PONOROGO, KANALINDONESIA.COM: Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ponorogo mempercepat penyerapan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) 2026. Hingga 24 Agustus 2026, realisasi anggaran sebesar Rp22,41 miliar tersebut baru mencapai 32,12 persen. Capaian ini menjadi perhatian pemerintah daerah karena masih jauh dibandingkan realisasi dua tahun sebelumnya yang masing-masing mencapai lebih dari 90 persen.
Data tersebut terungkap dalam Sosialisasi Kebijakan dan Evaluasi Pelaksanaan Penggunaan DBHCHT Semester I Tahun Anggaran 2026 di Hotel Amaris Ponorogo, Senin (24/8/2026). Kegiatan itu sekaligus mengevaluasi kinerja penyerapan anggaran pada masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) penerima alokasi DBHCHT.
Sebagai perbandingan, Pemkab Ponorogo berhasil merealisasikan 91,09 persen anggaran DBHCHT pada akhir 2025. Sementara itu, realisasi pada 2024 mencapai 93 persen.
Plt Bupati Ponorogo Lisdyarita meminta seluruh OPD mengoptimalkan pemanfaatan DBHCHT agar dana tersebut memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Menurutnya, DBHCHT memiliki peran strategis, mulai dari mendukung pembinaan industri hasil tembakau, meningkatkan kualitas layanan kesehatan, hingga memperkuat penegakan hukum.
“Dana ini bagian dari dana transfer ke daerah yang berasal dari penerimaan cukai hasil tembakau. Pemerintah pusat membagikannya kepada provinsi dan kabupaten/kota penghasil cukai atau tembakau,” kata Lisdyarita.
Dia berharap evaluasi semester pertama menjadi dasar perbaikan pelaksanaan program pada semester kedua. Setiap perangkat daerah harus memastikan kegiatan berjalan efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.
Dengan demikian, penggunaan DBHCHT tidak sekadar memenuhi target administrasi penyerapan anggaran, tetapi benar-benar memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.
Dalam evaluasi tersebut, Lisdyarita juga mencermati capaian realisasi anggaran pada setiap OPD penerima DBHCHT.
Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan mencatat tingkat penyerapan tertinggi. Posisi berikutnya ditempati Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, RSUD Bantarangin, Dinas Tenaga Kerja, serta Dinas Kesehatan.
Sebaliknya, pemerintah daerah masih perlu mendorong percepatan realisasi kegiatan pada Dinas Sosial P3A, Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo), serta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).
Sekretaris Daerah Ponorogo Agus Sugiarto menegaskan, setiap OPD harus segera mengidentifikasi hambatan yang mengakibatkan rendahnya penyerapan anggaran. Dia meminta perangkat daerah mencermati kembali tahapan pelaksanaan kegiatan dan menyusun langkah percepatan sesuai jadwal.
“Cermati kembali tahapan pelaksanaannya. Beberapa kegiatan memang berada pada periode akhir tahun sehingga masih ada waktu untuk melakukan percepatan,” terang Agus.
Sekda yang akrab disapa Ugin itu juga menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor, terutama untuk program yang melibatkan lebih dari satu perangkat daerah.
Menurutnya, seluruh OPD harus membangun kesamaan pemahaman dan tanggung jawab dalam memberikan penjelasan kepada masyarakat. Pemerintah daerah tidak boleh membiarkan perbedaan komunikasi antarlembaga justru memunculkan polemik.
“Jangan sampai berpolemik tentang siapa yang harus menjawab ketika masyarakat bertanya. Koordinasikan dengan baik. Kita hadir atas nama pemerintah daerah,” tegasnya.
Ugin juga meminta OPD dengan tingkat penyerapan rendah segera memetakan kegiatan yang belum terlaksana. Perangkat daerah harus memastikan seluruh tahapan, mulai dari pengadaan, penandatanganan kontrak, pelaksanaan hingga serah terima pekerjaan, berjalan sesuai ketentuan dan jadwal.
Dia mengingatkan agar penyusunan perubahan APBD memperhitungkan sisa waktu pelaksanaan kegiatan. Langkah tersebut penting untuk mencegah tambahan anggaran tidak terserap dan akhirnya menjadi sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA).
“Targetnya bukan sekadar menghabiskan anggaran. Yang paling penting adalah tepat penggunaan anggaran karena sesuai ketentuan, serta memberikan output yang jelas,” wanti-wantinya.
