Sementara itu, Kepala Bagian Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) Setda Ponorogo, Rizky Wahyu Nugroho, menyampaikan perlunya optimalisasi penyerapan anggaran, termasuk dana yang berasal dari SiLPA tahun sebelumnya.
Menurutnya, upaya tersebut menjadi salah satu langkah untuk memaksimalkan realisasi DBHCHT selama dua triwulan terakhir tahun anggaran 2026.
Dia menjelaskan, mekanisme penyaluran dana cukai dari pemerintah pusat terbagi dalam lima tahap. Karena itu, pemerintah daerah perlu mencermati setiap tahapan penyaluran dan pelaksanaan program agar tidak menghambat realisasi anggaran.
“Masih ada beberapa hal yang akan kita carikan solusi bersama agar eskalasi penyerapan kita di triwulan III maupun triwulan IV sesuai target,” ujarnya.
Pemkab Ponorogo berharap percepatan dan koordinasi antarperangkat daerah mampu meningkatkan realisasi DBHCHT hingga akhir tahun. Pemerintah daerah juga menekankan bahwa keberhasilan pengelolaan dana cukai harus diukur dari ketepatan penggunaan anggaran dan manfaat program bagi masyarakat.
Selain mengevaluasi penyerapan anggaran, Pemkab Ponorogo juga perlu memperkuat sosialisasi mengenai dampak hukum produksi dan peredaran rokok ilegal. Masyarakat, khususnya pelaku usaha dan pedagang, perlu memahami bahwa memproduksi, menawarkan, menjual, atau mengedarkan rokok tanpa pita cukai maupun menggunakan pita cukai yang tidak sesuai ketentuan merupakan pelanggaran hukum. Pelanggaran tersebut dapat dikenai sanksi pidana maupun denda sesuai Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai. Melalui sosialisasi yang berkelanjutan, pemerintah berharap kesadaran masyarakat meningkat sehingga peredaran rokok ilegal dapat ditekan dan penerimaan negara dari sektor cukai tetap terjaga.(ADV)
