SURABAYA, KANALINDONESIA.COM: Persoalan kepemilikan dan legalitas Ruko Puncak Dharmahusada Surabaya kini bergulir di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya.
Sebanyak 10 konsumen menggugat pengembang PT Puncak Dharmahusada beserta direktur dan komisarisnya, melalui gugatan perbuatan melawan hukum (PMH).
Gugatan didaftarkan pada 28 Juli 2026. Dimana para penggugat mengaku telah membeli dan melunasi pembayaran 40 unit ruko di Jalan Dr. Ir. H. Soekarno Nomor 30-32, Kalijudan, Mulyorejo, Surabaya.
Kuasa hukum penggugat, Anner Mangatur Sianipar (AMS), menyebut persoalan utama berkaitan dengan sertifikat kepemilikan.
“Meski pembayaran dan serah terima unit telah dilakukan dalam beberapa periode, yakni sejak 2016 hingga 2021, sertifikat masing-masing unit disebut belum diterima konsumen,” ujarnya, Kamis (27/8/2026).
Ia menambahkan, para penggugat mendalilkan kondisi tersebut terjadi karena sertifikat induk belum dipecah. Dan transaksi belum ditindaklanjuti menjadi Akta Jual Beli (AJB).
“Klien kami juga mempersoalkan konsep transaksi yang menggunakan skema Satuan Rumah Susun (Sarusun) atau strata title. Mereka menilai skema tersebut tidak sesuai dengan objek yang dibeli, yakni ruko,” tuturnya.
Konsep itu turut dipersoalkan karena berkaitan dengan pengenaan service charge dan sinking fund. Dalam gugatan, konsumen menyebut pembayaran sinking fund dihitung berdasarkan luas bangunan, sehingga menambah beban biaya.
Pihaknya juga menyoroti klausul perjanjian yang dinilai membatasi tanggung jawab pengembang terkait penyelesaian perizinan.
Persoalan lain menyangkut sertifikat induk yang oleh penggugat, diduga masih menjadi jaminan utang kepada bank. Mereka meminta pengadilan menyatakan tindakan tersebut sebagai perbuatan melawan hukum.
“Kami juga mendasarkan dalilnya pada surat Diskominfo Surabaya tertanggal 26 Juni 2026 yang disebut berkaitan dengan belum tersedianya sejumlah dokumen, termasuk SLF, pertelaan, dan akta pemisahan,” ungkapnya.
Selain meminta sertifikat unit diserahkan setelah pemecahan HGB induk, pihaknya juga meminta skema kepemilikan diubah menjadi ruko dengan HGB mandiri.
Dalam gugatan, total kerugian yang dituntut mencapai Rp309 miliar.
Rinciannya, Rp156 miliar untuk kerugian materiil dan Rp153 miliar sebagai kerugian immateriil.
“Pihak kami juga meminta sita jaminan terhadap sejumlah aset tergugat serta dwangsom Rp20 juta per hari, apabila putusan nantinya tidak dilaksanakan,” pungkasnya.
Seluruh dalil tersebut masih merupakan materi gugatan dan harus dibuktikan dalam persidangan. Kebenaran serta tanggung jawab masing-masing pihak, akan ditentukan melalui proses hukum di PN Surabaya. ANto
