Oleh; W. Arso, S.I.Kom
Penulis adalah ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Ponorogo, wartawan dengan sertifikat UKW Utama
OPINI, KANALINDONESIA.COM: Fenomena AMPB dan RUU Perampasan Aset menjadi sorotan setelah Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) membawa tuntutan pengesahan RUU Perampasan Aset dan pemberantasan korupsi langsung ke Gedung DPR RI di Senayan. Kehadiran masyarakat Pati tersebut memunculkan pertanyaan tentang kekuatan gerakan akar rumput sekaligus respons parlemen terhadap tuntutan publik.
Gedung DPR RI di Senayan kembali menjadi panggung penting bagi suara rakyat. Namun, dinamika yang muncul pada paruh kedua 2026 kali ini memiliki warna berbeda. Jika selama bertahun-tahun Senayan identik dengan gelombang demonstrasi mahasiswa yang membawa kajian akademik, almamater, spanduk kritik, dan tuntutan perubahan kebijakan, kini perhatian publik justru tertuju kepada kelompok masyarakat dari daerah yang datang dengan bahasa yang lebih sederhana, tetapi tuntutannya sangat keras: segera sahkan RUU Perampasan Aset dan berikan hukuman yang seberat-beratnya kepada koruptor.
Mereka adalah Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB. Massa yang datang dari Pati dan sejumlah daerah tersebut membawa identitas sebagai masyarakat biasa. Mereka bukan fraksi partai politik, bukan kelompok elite parlemen, dan bukan organisasi mahasiswa. Mereka datang dengan satu pesan yang mudah dipahami siapa pun: rakyat sudah terlalu lama menyaksikan uang negara dicuri, sementara proses hukum dan pengembalian aset hasil kejahatan dinilai belum memberikan rasa keadilan yang kuat.
Yang menarik bukan semata-mata tuntutan AMPB. Pertanyaan yang jauh lebih besar justru muncul setelah mereka berhasil memperoleh ruang komunikasi dengan parlemen, bahkan diterima hingga lingkungan DPR. Dalam situasi ketika tidak sedikit aksi masyarakat harus berhadapan dengan pagar, barikade, aparat keamanan, dan prosedur panjang untuk bertemu wakil rakyat, mengapa rombongan masyarakat dari daerah ini dapat memperoleh akses komunikasi yang relatif cepat?
Pertanyaan itu sah diajukan. Bukan untuk menuduh AMPB sebagai kendaraan politik tertentu, melainkan untuk membaca fenomena politik secara lebih jernih. Apakah kekuatan AMPB semata-mata lahir dari kemarahan masyarakat akar rumput? Apakah ada jaringan sosial yang membuat gerakan tersebut cepat memperoleh dukungan? Ataukah justru Senayan sedang membaca perubahan suasana batin masyarakat yang semakin keras terhadap isu korupsi?
Jangan buru-buru menyimpulkan bahwa ada kekuatan besar di belakang AMPB. Tuduhan semacam itu harus dibuktikan dengan fakta. Namun, jangan pula menutup mata terhadap kemungkinan adanya dukungan jaringan sosial, organisasi masyarakat, tokoh lokal, simpatisan, maupun kelompok lain yang membuat gerakan tersebut memiliki daya tekan politik lebih besar. Dalam politik, massa tidak selalu bergerak hanya karena satu komando. Ada kalanya keresahan yang sudah lama menumpuk menemukan momentum, kemudian berubah menjadi gerakan bersama.
Di titik inilah AMPB menjadi menarik untuk dibaca. Mereka membawa wajah “wong deso” ke tengah pusat kekuasaan. Mereka datang bukan dengan bahasa konstitusi yang rumit, tetapi dengan bahasa rakyat: kalau negara bisa mengambil uang rakyat melalui pajak dan berbagai pungutan, mengapa negara tidak bisa mengambil kembali kekayaan yang diduga berasal dari korupsi?
Pertanyaan tersebut sederhana, tetapi daya gugatnya sangat kuat.
AMPB dan Kemarahan yang Menumpuk
