Karena itu, setiap perubahan substansi RUU harus dibuka kepada publik. Masyarakat berhak mengetahui pasal mana yang berubah, siapa yang mengusulkan perubahan, dan apa konsekuensinya terhadap kemampuan negara mengejar aset hasil kejahatan.
Jangan Sampai AMPB Hanya Menjadi Foto Bersama
Ada satu jebakan klasik dalam politik: masyarakat datang membawa tuntutan, pejabat menerima, foto bersama, pernyataan dikeluarkan, lalu semuanya selesai.
Kalau AMPB berhenti pada seremoni itu, maka perjuangannya akan kehilangan makna.
Yang harus dikawal bukan foto audiensi, melainkan dokumen hasil audiensi. Bukan janji lisan, melainkan jadwal pembahasan. Bukan pernyataan pejabat, melainkan keputusan politik yang dapat diverifikasi publik.
Jika target 15 Desember 2026 telah disampaikan, maka sejak sekarang publik dapat menjadikan tanggal tersebut sebagai tenggat politik yang harus diawasi. Apakah pembahasan berjalan? Apakah terjadi penundaan? Apa penyebabnya? Apakah substansi perampasan aset tetap kuat atau justru mengalami pelemahan?
Pertanyaan-pertanyaan itulah yang harus terus diajukan.
Ada Apa di Balik AMPB?
Mungkin pertanyaan “siapa di belakang AMPB?” sebenarnya bukan pertanyaan yang paling penting.
Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah: **mengapa masyarakat sampai harus datang jauh-jauh ke Jakarta untuk meminta negara memperkuat perang melawan korupsi?**
Jika rakyat merasa perlu turun langsung ke Senayan untuk mengingatkan wakilnya mengenai pemberantasan korupsi, berarti ada persoalan kepercayaan yang harus dibaca dengan serius.
AMPB boleh saja hanya terdiri dari masyarakat biasa. Namun justru kesederhanaan itulah yang membuat gerakannya memiliki daya simbolik. Ketika “wong deso” datang mengetuk pintu Senayan, yang mereka bawa bukan hanya spanduk dan tuntutan. Mereka membawa kegelisahan masyarakat yang selama ini mungkin hanya terdengar di warung kopi, pasar, sawah, jalanan, dan ruang-ruang desa.
Dan ketika pintu Senayan akhirnya terbuka, pertanyaannya bukan lagi apakah AMPB berhasil masuk.
Pertanyaannya adalah apa yang akan terjadi setelah pintu itu terbuka?
Apakah suara rakyat benar-benar masuk ke dalam proses legislasi, atau hanya berhenti di ruang audiensi?
Apakah komitmen pengesahan RUU Perampasan Aset benar-benar diwujudkan, atau kembali terseret dalam tarik-menarik kepentingan politik?
Dan yang paling penting, apakah negara benar-benar berani mengejar uang hasil korupsi sampai ke ujungnya?
Sebab rakyat tidak membutuhkan janji baru. Rakyat membutuhkan bukti bahwa uang negara yang dirampok dapat dikejar, aset hasil kejahatan dapat dikembalikan, dan hukum tidak berhenti pada menghukum orangnya, tetapi juga mampu merebut kembali hasil kejahatannya.
Pada akhirnya, AMPB bukan sekadar cerita tentang warga Pati yang datang ke Senayan. Ia bisa menjadi penanda bahwa suara masyarakat daerah mulai menemukan keberanian untuk berhadapan langsung dengan pusat kekuasaan.
Tetapi sejarah akan menilai bukan dari seberapa keras mereka berteriak, melainkan dari seberapa jauh tuntutan itu mampu mengubah kebijakan.
Dan Senayan pun kini menghadapi pertanyaan sederhana yang sulit dihindari: ketika rakyat sudah datang mengetuk pintu, apakah parlemen benar-benar akan membukanya atau hanya membukanya sebentar, lalu menutupnya kembali ketika sorotan publik mulai mereda?
