BANDUNG BARAT, KANALINDONESIA.COM: Persoalan perencanaan dan penganggaran daerah menjadi perhatian serius Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam pembekalan yang digelar bersama DPRD Kabupaten Bandung Barat, Senin (31/8/2026).
Bukan sekadar membahas teknis penyusunan anggaran, kegiatan tersebut menjadi momentum untuk mengingatkan legislatif dan eksekutif agar setiap rupiah dalam APBD memiliki tujuan yang jelas, dapat dipertanggungjawabkan, serta benar-benar menghasilkan manfaat bagi masyarakat.
Rapat kerja DPRD KBB dengan agenda Pembekalan/Pendampingan KPK mengenai Pencegahan Korupsi dalam Tahapan Perencanaan dan Penganggaran Daerah itu berlangsung di Ruang Rapat Badan Anggaran DPRD KBB.
Hadir dalam kegiatan tersebut unsur pimpinan dan anggota DPRD KBB, Kasatgas Koordinasi dan Supervisi Wilayah II KPK RI Arief Nurcahyo, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), serta Inspektorat Daerah.
Di hadapan jajaran DPRD dan pemerintah daerah, Arief menyoroti salah satu persoalan mendasar yang dihadapi Kabupaten Bandung Barat, yakni terbatasnya ruang fiskal daerah.
Menurutnya, lebih dari 63 persen pendapatan daerah masih bergantung pada dana transfer. Sementara kemampuan Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum memberikan ruang fiskal yang cukup besar.
Kondisi tersebut, kata Arief, semestinya menjadi pertimbangan utama ketika pemerintah daerah bersama DPRD menyusun prioritas belanja.
Dengan kemampuan fiskal yang terbatas, setiap program harus dihitung secara cermat agar anggaran tidak habis pada kegiatan yang manfaatnya minim bagi masyarakat.
“Bagaimana kita bisa melihat ruang fiskal kita yang kecil ini berdampak terhadap pembangunan Kabupaten Bandung Barat itu apa saja,” ujar Arief.
Pesan KPK tersebut menjadi penting di tengah proses perencanaan dan penganggaran daerah yang membutuhkan keselarasan antara kebutuhan masyarakat, kemampuan keuangan daerah, serta prioritas pembangunan.
Aspirasi Masyarakat Harus Masuk Skala Prioritas
Anggota DPRD KBB Pither Tjuandys menilai pembekalan tersebut menjadi pengingat penting bagi legislatif dan eksekutif untuk memperkuat sinergi dalam menentukan arah kebijakan anggaran.
Menurut Pither, DPRD menerima banyak aspirasi masyarakat ketika menjalankan fungsi turun ke lapangan. Sejumlah persoalan bahkan membutuhkan perhatian serius pemerintah daerah, mulai dari kondisi darurat sampah hingga kebutuhan rumah layak huni.
Aspirasi tersebut, kata dia, tidak boleh sekadar menjadi daftar usulan. Setiap kebutuhan harus diseleksi berdasarkan urgensi, skala prioritas, mekanisme perencanaan, serta kemampuan keuangan daerah.
“Ini kita harus pikirkan bersama-sama eksekutif, legislatif dalam penganggaran ini. Sehingga dalam proses penganggaran itu tepat sasarannya dan dapat dirasakan oleh masyarakat,” kata Pither.
Ia menegaskan, pokok-pokok pikiran DPRD yang berasal dari aspirasi masyarakat harus diproses sesuai aturan dan prioritas pembangunan. Dengan demikian, fungsi penganggaran DPRD tidak hanya berorientasi pada penyerapan anggaran, tetapi juga memastikan kebutuhan masyarakat memperoleh tempat yang proporsional dalam APBD.
Hibah dan Pengadaan Barang Jadi Sorotan
Selain persoalan ruang fiskal, KPK juga mengingatkan pentingnya pengawasan terhadap pelaksanaan APBD, khususnya pada sektor belanja hibah serta pengadaan barang dan jasa.
Arief menekankan bahwa setiap pengeluaran pemerintah harus memiliki dasar yang jelas dan sesuai dengan kebutuhan serta dokumen atau proposal yang menjadi dasar penganggaran.
Dalam konteks tersebut, DPRD memiliki peran penting melalui fungsi pengawasan. Namun, fungsi tersebut harus dijalankan dengan tetap menjaga integritas dan menghindari potensi konflik kepentingan.
Pengawasan anggaran, menurut KPK, tidak boleh berhenti pada proses pembahasan angka-angka dalam APBD. DPRD dan pemerintah daerah harus memastikan bahwa anggaran yang telah disepakati benar-benar dilaksanakan sesuai peruntukannya.
Jangan Hanya Tepat Administrasi
