KPK juga mengingatkan agar pemerintah daerah tidak terjebak pada paradigma bahwa keberhasilan program cukup diukur dari terserapnya anggaran.
Setiap program harus memiliki hubungan yang jelas antara input, output, dan outcome.
Artinya, anggaran yang dikeluarkan harus menghasilkan keluaran yang terukur dan pada akhirnya memberikan dampak yang dapat dirasakan masyarakat.
“Input, output, outcome-nya jelas. Input dari Bapak, Ibu jelas, maka akan hasil yang jelas, akan mendapatkan outcome yang jelas,” tutur Arief.
Pesan tersebut menjadi pekerjaan rumah bagi DPRD dan Pemkab Bandung Barat untuk memastikan proses penyusunan APBD tidak sekadar memenuhi aspek administratif.
Program yang masuk dalam APBD harus memiliki alasan yang kuat, indikator keberhasilan yang terukur, serta manfaat yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
Momentum Benahi Tata Kelola Anggaran
Pembekalan KPK tersebut diharapkan menjadi momentum memperkuat hubungan kerja antara DPRD, TAPD, OPD, dan Inspektorat dalam seluruh tahapan perencanaan hingga pelaksanaan APBD.
Dengan kondisi fiskal yang masih terbatas, Bandung Barat dituntut semakin selektif menentukan program prioritas. Anggaran harus diarahkan pada kebutuhan yang benar-benar mendesak dan memberikan manfaat luas bagi masyarakat.
DPRD KBB menegaskan komitmennya untuk memperkuat fungsi anggaran dan pengawasan, sekaligus membangun sinergi dengan pemerintah daerah.
Tujuannya bukan sekadar menghasilkan APBD yang sesuai aturan, tetapi memastikan APBD benar-benar menjadi instrumen pembangunan.
Pembekalan KPK pun menjadi pengingat bahwa kualitas APBD tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran yang tersedia, melainkan oleh seberapa tepat anggaran tersebut direncanakan, digunakan, diawasi, dan akhirnya dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kabupaten Bandung Barat.
