BANDUNG BARAT, KANALINDONESIA.COM: Mangkraknya pembangunan Gedung Olahraga (GOR) Pemuda di Kampung Sodong, Desa Jayamekar, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat (KBB), hingga Kamis (3/9/2026) menjadi sorotan masyarakat luas khususnya masyarakat Kabupaten Bandung Barat.
Setelah hampir tiga tahun tidak kunjung berfungsi sebagai fasilitas publik, masyarakat kini meminta Pemerintah Provinsi Jawa Barat turun tangan untuk memastikan penggunaan anggaran pembangunan gedung tersebut.
Desakan diarahkan langsung kepada Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi agar segera menurunkan tim Inspektorat Provinsi Jawa Barat untuk melakukan audit menyeluruh terhadap proyek GOR Pemuda KBB.
Audit dinilai penting karena pembangunan gedung tersebut diketahui menggunakan bantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Bantuan Keuangan Khusus (BKK) atau bantuan hibah yang nilainya mencapai miliaran rupiah.
Berdasarkan data yang menjadi perhatian publik, anggaran yang telah terealisasi disebut mencapai sekitar Rp6,8 miliar. Sementara kondisi bangunan yang terlihat di lokasi hingga kini justru hanya berupa struktur dan rangka konstruksi.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan besar di tengah masyarakat mengenai kesesuaian antara nilai anggaran yang telah dikeluarkan dengan hasil fisik pembangunan yang terlihat di lapangan.
Sebelumnya Tim KanalIndonesia.com yang melakukan pemantauan langsung pada Rabu (2/9/2026) mendapati kondisi bangunan GOR Pemuda tersebut memprihatinkan. Sejumlah bagian konstruksi terlihat mulai mengalami kerusakan, besi tampak berkarat, sementara kawasan proyek dipenuhi semak belukar.
Bangunan yang sejak awal diharapkan menjadi pusat kegiatan olahraga dan kepemudaan bagi masyarakat KBB itu belum dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya.
Persoalan tersebut semakin menjadi perhatian karena nilai proyek mencapai miliaran rupiah.
Berdasarkan informasi dari Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Bandung Barat, paket pekerjaan tersebut tercatat dengan kode tender 9160703 dengan nama paket “Belanja Modal Bangunan Gedung Olahraga/Pemuda Kabupaten Bandung Barat (BKK JABAR)”.
Nilai pagu proyek tercatat sekitar Rp7,6 miliar dan pembangunan dilaksanakan pada 2023 melalui APBD Perubahan dengan sumber pembiayaan dari bantuan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Dalam proses pengadaan, pekerjaan tersebut dimenangkan CV Persada Alam. Namun, perjalanan proyek kemudian menjadi sorotan setelah pembangunan tidak menghasilkan gedung yang dapat digunakan masyarakat hingga saat ini.
Warga Minta Audit dari Hulu ke Hilir
Masyarakat menilai audit tidak cukup hanya menghitung kondisi bangunan yang berdiri saat ini. Pemeriksaan diharapkan dilakukan secara menyeluruh, mulai dari proses penganggaran, perencanaan, tender, kontrak, volume pekerjaan, harga satuan, progres fisik, pembayaran kepada pihak ketiga hingga pertanggungjawaban akhir penggunaan dana.
Dengan begitu, dapat diketahui secara objektif apakah nilai pekerjaan yang telah dibayarkan memang sebanding dengan pekerjaan fisik yang telah dilaksanakan.
Masyarakat berharap Gubernur Dedi Mulyadi tidak membiarkan persoalan tersebut berlarut-larut dan segera meminta aparat pengawasan internal pemerintah Provinsi Jabar melakukan pemeriksaan.
Menurut warga, audit Inspektorat Provinsi Jabar diperlukan untuk menjawab pertanyaan sederhana yang sampai sekarang belum mendapatkan penjelasan secara terbuka: seberapa besar nilai bangunan yang sebenarnya telah terbangun dari anggaran sekitar Rp6,8 miliar tersebut?
Sebab, apabila hasil audit menunjukkan bahwa nilai pekerjaan sesuai dengan kontrak dan progres fisik, maka hasil pemeriksaan tersebut dapat menjadi penjelasan sekaligus klarifikasi kepada masyarakat.
Sebaliknya, apabila ditemukan ketidaksesuaian antara pembayaran dan hasil pekerjaan, masyarakat berharap pemerintah segera melakukan langkah sesuai aturan yang berlaku.
Dugaan Ada Praktik “Bancakan”
Kondisi bangunan yang hanya menyisakan rangka juga memunculkan dugaan di tengah masyarakat mengenai kemungkinan adanya penyimpangan penggunaan anggaran.
