Sejumlah warga bahkan mempertanyakan apakah anggaran miliaran rupiah tersebut telah digunakan secara efektif dan sesuai dengan peruntukannya.
Namun, dugaan adanya “bancakan” anggaran tidak boleh langsung dianggap sebagai fakta tanpa pemeriksaan dan bukti yang sah.
Karena itu, audit menjadi penting untuk membuktikan apakah terdapat atau tidak terdapat penyimpangan dalam pelaksanaan proyek tersebut.
Jika tidak ditemukan pelanggaran, masyarakat juga perlu mendapatkan penjelasan mengenai alasan proyek berhenti dan langkah pemerintah untuk menyelesaikannya.
Sebaliknya, jika pemeriksaan menemukan adanya ketidaksesuaian atau indikasi kerugian keuangan daerah, hasil audit dapat menjadi dasar bagi pemerintah untuk mengambil langkah lebih lanjut sesuai ketentuan hukum.
Aset GOR Pemuda Juga Dipertanyakan
Persoalan lain muncul terkait pencatatan aset pemerintah daerah. Informasi yang didapat di lewat data menyebut keberadaan bangunan GOR Pemuda tersebut dipertanyakan dalam pencatatan aset Pemkab Bandung Barat, termasuk karena bangunan tersebut disebut tidak terlihat dalam daftar aset sebagaimana yang tercantum dalam dokumen rancangan APBD 2025.
Persoalan ini juga perlu diklarifikasi oleh Pemkab Bandung Barat. Apakah bangunan yang telah dibangun tersebut sudah tercatat sebagai aset pemerintah daerah, bagaimana nilai perolehannya dicatat, dan bagaimana status aset yang pembangunannya bersumber dari bantuan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Kejelasan mengenai status aset menjadi penting karena bangunan tersebut dibangun menggunakan uang pemerintah dan nantinya harus memiliki pencatatan serta pertanggungjawaban yang jelas.
Jangan Sampai Uang Negara Hilang, Bangunan Tak Bisa Dipakai
Masyarakat tidak ingin persoalan GOR Pemuda KBB berhenti sebatas polemik. Mereka berharap Pemerintah Provinsi Jawa Barat segera mengambil langkah konkret dengan melakukan pemeriksaan terhadap proyek tersebut.
Audit juga diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kondisi sebenarnya proyek, termasuk berapa nilai pekerjaan yang sudah dilaksanakan, berapa pembayaran yang telah dilakukan, berapa kekurangan pekerjaan, serta berapa anggaran yang masih diperlukan agar gedung dapat diselesaikan.
Di sisi lain, Pemkab Bandung Barat juga dinilai perlu memberikan penjelasan terbuka kepada masyarakat mengenai penyebab proyek berhenti dan rencana penyelesaiannya.
Pasalnya, apabila dibiarkan terlalu lama, konstruksi yang sudah berdiri berpotensi mengalami kerusakan semakin parah. Kondisi tersebut pada akhirnya dapat membuat pemerintah harus mengeluarkan anggaran tambahan untuk memperbaiki pekerjaan yang sebelumnya telah dibiayai dengan uang negara.
Masyarakat kini menunggu langkah Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Apakah Pemprov Jabar akan segera menurunkan Inspektorat untuk mengaudit proyek tersebut, atau persoalan GOR Pemuda KBB kembali dibiarkan menjadi bangunan mangkrak yang menyisakan tanda tanya?
Bagi masyarakat, audit bukan semata-mata untuk mencari kesalahan. Pemeriksaan dibutuhkan untuk memastikan setiap rupiah uang negara benar-benar digunakan sesuai peruntukannya dan menghasilkan manfaat bagi masyarakat.
Jika seluruh pelaksanaan proyek telah sesuai aturan, hasil audit akan menjadi jawaban atas berbagai tudingan yang berkembang. Namun jika ditemukan penyimpangan, masyarakat berharap tidak ada pihak yang dilindungi dan seluruh proses ditindaklanjuti melalui mekanisme hukum yang berlaku.
