SIDOARJO, KANALINDONESIA.COM : Pemerintah Desa Suko, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan kritik dan aspirasi melalui kegiatan “Merdeka Berbicara: Kritik Lucu, Kades Tak Boleh Layu” di Balai Desa Suko, Minggu (6/9/2026).
Kegiatan yang digelar bersama Karang Taruna Desa Suko tersebut dikemas dalam suasana hiburan dengan pertunjukan stand up comedy roasting, seni tari, dan musik akustik. Di sela kegiatan, pemerintah desa menyampaikan sejumlah pesan terkait kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), kerukunan warga, serta pentingnya komunikasi publik yang terbuka.
Kepala Desa Suko, Triyan Putra Pamungkas, S.AP., mengatakan konsep kegiatan sengaja dibuat lebih santai agar masyarakat dapat menyampaikan kritik maupun aspirasi tanpa suasana formal.
“Kami tidak anti kritik. Kami terbuka terhadap kritik. Harapan kami masyarakat Desa Suko semakin cerdas dan aware terhadap pemerintah desa. Tetapi kritik itu disampaikan sesuai prosedur, dengan cara yang sopan dan sesuai aturan,” ujar Triyan.
Menurutnya, masyarakat tidak hanya berperan sebagai penerima pelayanan, tetapi juga perlu aktif menyampaikan laporan, kritik, dan saran terkait persoalan di lingkungan desa.
Selain membuka ruang kritik, Pemerintah Desa Suko juga mendorong kesadaran masyarakat dalam membayar PBB. Pemdes sebelumnya melakukan pelayanan pembayaran PBB secara keliling di 14 RW dengan pola satu titik pelayanan setiap hari.
Pelayanan tersebut berlangsung sekitar pukul 16.00 hingga 20.00 WIB dengan melibatkan Bank Jatim dan BPPD. Dalam pelaksanaannya, sempat terjadi kendala teknis akibat perlambatan sistem atau server sehingga sejumlah warga mengalami kesulitan saat melakukan pembayaran.
Triyan mengatakan pihaknya kemudian mengarahkan masyarakat ke titik pelayanan lain agar proses pembayaran tetap dapat dilakukan.
“Kami keliling ke 14 RW. Setiap hari kami turun satu titik, mulai sekitar pukul 16.00 sampai 20.00 WIB. Memang ada kendala teknis, server sempat lambat dan masyarakat komplain. Tetapi kami berusaha mengatasi dengan memberikan alternatif pelayanan di titik yang lain,” jelasnya.
Berdasarkan data Pemerintah Desa Suko, jumlah wajib pajak yang melakukan pembayaran PBB pada 2026 mencapai 1.255 wajib pajak dengan nilai Rp298.993.236. Angka tersebut meningkat dibandingkan 2025 yang tercatat sebanyak 979 wajib pajak dengan nilai pembayaran Rp177.590.886.
Dengan demikian, terdapat penambahan 276 wajib pajak dan peningkatan nilai pembayaran sekitar Rp121,4 juta atau 68,36 persen.
Triyan menegaskan peningkatan penerimaan tersebut bukan semata-mata menjadi target pemerintah desa. Menurutnya, yang lebih penting adalah tumbuhnya kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
“Yang kami dorong sebenarnya adalah kesadaran warga. Membayar pajak itu kewajiban. Kami ingin warga disiplin, tetapi tetap guyub, rukun, menjaga kebersamaan dan gotong royong,” katanya.
Sebagai bentuk apresiasi, Pemdes Suko juga memberikan minyak goreng kepada warga yang taat membayar PBB serta menyediakan kupon undian hadiah.
Misdi, warga Perumahan Puri Indah, RT 34/RW 08, menilai pemberian apresiasi tersebut dapat menjadi motivasi bagi masyarakat untuk lebih disiplin membayar pajak.
“Kalau bisa setiap tahun. Kadang memang bisa dua tahun sekali, tetapi harapannya setiap tahun ada. Ini untuk merangsang dan memberi semangat kepada warga agar tetap taat membayar pajak,” ungkapnya.
Sementara itu, sesi roasting dalam kegiatan “Merdeka Berbicara” menjadi salah satu sarana warga menyampaikan kritik kepada kepala desa dan pemerintah desa.
