Menurut Mujayin, survei menggambarkan persepsi dan pengalaman masyarakat. Sementara itu, kinerja pemerintah juga harus diukur melalui indikator objektif pembangunan daerah.
Karena itu, angka kepuasan masyarakat dinilai perlu dibandingkan dengan sejumlah indikator, seperti tingkat pengangguran, kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, pendidikan, pelayanan publik, penanganan banjir, pengelolaan anggaran, serta capaian program pembangunan daerah.
“Prinsipnya sederhana, persepsi publik harus dibandingkan dengan kinerja program. Apakah program tersebut benar-benar berjalan, apa manfaatnya, dan apakah manfaat itu benar-benar dirasakan masyarakat,” jelasnya.
Ditanya soal pengangguran dan Pendidikan Jadi Sorotan
Gerindra juga mencermati munculnya ketidakpuasan masyarakat terhadap sejumlah persoalan, terutama bidang ketenagakerjaan dan pendidikan.
Mujayin mengatakan pihaknya tidak ingin terburu-buru menyimpulkan bahwa persoalan tersebut secara otomatis menjadi penyebab turunnya tingkat kepuasan masyarakat.
Namun, temuan tersebut, menurutnya, harus menjadi pintu masuk bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi berbasis data.
“Ketika persoalan-persoalan itu muncul dalam temuan survei, pemerintah tidak boleh mengabaikannya. Harus diperiksa dengan data. Berapa lapangan kerja yang berhasil diciptakan, bagaimana perkembangan angka pengangguran, sekolah mana yang masih membutuhkan perhatian, bagaimana kualitas pelayanan dasar, dan seberapa efektif program pemerintah,” katanya.
Gerindra Dorong Evaluasi dan Akselerasi
Memasuki lebih dari satu tahun masa pemerintahan, Fraksi Gerindra menilai pemerintahan Subandi-Mimik telah memasuki fase yang berbeda dibandingkan masa awal kepemimpinan.
Pada awal pemerintahan, masyarakat dinilai masih memberikan ruang terhadap harapan, rencana dan janji politik. Namun setelah lebih dari satu tahun, masyarakat mulai menilai berdasarkan hasil yang dirasakan.
Karena itu, Gerindra mendorong Bupati Subandi dan Wakil Bupati Mimik Idayana melakukan evaluasi sekaligus akselerasi terhadap program-program pemerintah daerah.
“Evaluasi tidak boleh menjadi kegiatan administratif semata. Setiap program harus bertanggung jawab dengan tiga pertanyaan: apakah targetnya tercapai, berapa derajat atau tingkat capaiannya, dan apa kendalanya,” pungkas Mujayin.
