Dalam konteks perubahan iklim, kemampuan adaptasi masyarakat desa bukan lagi pilihan, tetapi kebutuhan. Desa yang tangguh bukanlah desa yang tidak pernah menghadapi krisis. Desa yang tangguh adalah desa yang memiliki kemampuan untuk menghadapi krisis, mengurangi dampaknya, belajar dari pengalaman, dan bangkit dengan kapasitas yang lebih kuat. Desa-desa di daerah rawan bencana bisa menjadi contoh baik bagaimana mereka memiliki daya adaptasi dan ketangguhan ketika terjadi kebencanaan, seperti Desa-desa di daerah gunung Merapi Kabupaten Sleman.
Pembangunan Desa adalah Agenda Kebangsaan
Pembangunan desa tidak boleh dipandang semata-mata sebagai agenda pemerintahan desa. Pembangunan desa merupakan agenda kebangsaan, Indonesia yang maju tidak mungkin dibangun dengan meninggalkan desa. Indonesia yang berdaya tahan tidak mungkin berdiri di atas desa-desa yang kehilangan sumber penghidupannya. Indonesia yang berkelanjutan tidak mungkin diwujudkan apabila ruang-ruang kehidupan di desa mengalami degradasi. Desa memiliki posisi strategis dalam menjawab berbagai tantangan masa depan Indonesia, seperti isu ketahanan pangan, ketahanan energi, ketahanan air, pengembangan ekonomi lokal, pengurangan kemiskinan, penguatan sumber daya manusia, pengelolaan lingkungan, ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim, serta penguatan kohesi sosial.
Dengan demikian, membangun desa sesungguhnya adalah membangun fondasi ketahanan Indonesia. Desa bukan lagi diletakkan sebagai halaman belakang pembangunan nasional, tetapi Desa merupakan beranda depan sebagai salah satu fondasi utama Indonesia. Kompleksitas persoalan desa tidak mungkin diselesaikan oleh pemerintah desa sendiri. Pembangunan desa membutuhkan kolaborasi antara pemerintah desa, pemerintah daerah, pemerintah pusat, masyarakat, dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi masyarakat sipil, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya.
Kolaborasi tersebut tidak boleh sekadar bersifat administratif. Kolaborasi harus menghasilkan pembagian peran, pengetahuan, sumber daya, inovasi, dan tanggung jawab yang nyata. Pemerintah pusat memiliki peran dalam menciptakan kebijakan dan ekosistem yang mendukung. Pemerintah daerah perlu memperkuat koordinasi, pembinaan, pelayanan, serta integrasi pembangunan. Pemerintah desa menjadi penggerak utama pembangunan berbasis kebutuhan dan potensi lokal. Masyarakat harus menjadi subjek yang memiliki ruang untuk menentukan arah pembangunan. Dunia usaha dapat berkontribusi melalui investasi, penciptaan lapangan kerja, penguatan rantai nilai, dan pengembangan ekonomi lokal. Perguruan tinggi dapat memperkuat riset, inovasi, teknologi, dan pengembangan kapasitas masyarakat. Organisasi masyarakat sipil dapat memperkuat partisipasi, pengawasan, inklusivitas, dan keberdayaan masyarakat. Dengan pendekatan seperti itu, desa tidak berdiri sendiri, tetapi menjadi bagian dari sebuah ekosistem pembangunan yang saling memperkuat.
Kita membutuhkan desa yang maju tanpa kehilangan jati diri, Desa yang produktif tanpa mengeksploitasi alam, Desa yang modern tanpa tercerabut dari akar budaya, Desa yang digital tanpa kehilangan relasi sosial, Desa yang tumbuh secara ekonomi tetapi tetap menjaga lingkungan, Desa yang memiliki pemerintahan yang kuat tetapi tetap membuka ruang partisipasi masyarakat, Desa yang mampu memanfaatkan sumber daya lokal sekaligus menjaga keberlanjutannya, dan yang paling penting, desa yang memberikan kesempatan kepada generasi muda untuk hidup, bekerja, berkarya, dan membangun masa depan di desanya sendiri. Desa Bringinan Kabupaten Ponorogo adalah salah satu contoh desa yang kreatif dan inovatif dalam memahami potensi dan permasalahan yang dihadapi.
