PAMEKASAN,KANALINDONESIA.COM : Pemerintah Kabupaten Pamekasan bersama DPRD Kabupaten Pamekasan resmi menetapkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan Daerah (Perda). Pada Senin (07/09) sekitar pukul 13.00wib.
Penetapan tersebut dilakukan dalam rapat paripurna usai melampaui serangkaian pembahasan dan tahapan evaluasi oleh Gubernur Jawa Timur.
Penetapan Raperda menjadi Perda ini didasarkan pada Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/533/013/2026 tertanggal 18 Agustus 2026, serta berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
Bupati Pamekasan menyampaikan bahwa penetapan perundang-undangan ini memberikan kepastian hukum terhadap pertanggungjawaban APBD 2025 dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan auditable.
Bupati Pamekasan Kholikur Rahman menjelaskan “Alhamdulillah, secara umum hasil evaluasi Gubernur baik terhadap Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Arus Kas, hingga Catatan atas Laporan Keuangan yang telah diaudit BPK RI menunjukkan penilaian yang sangat positif. Salah satu capaian yang patut kita syukuri bersama adalah keberhasilan Pemkab Pamekasan mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI sebanyak 12 kali berturut-turut hingga tahun ini,” Ujarnya.
Ali Masykur Ketua DPRD Pamekasan menyampaikan bahwa perbedaan pendapat di lembaga legislatif merupakan hal yang lazim terjadi, baik di tingkat daerah maupun pusat.
“Di lembaga parlemen mana pun itu sudah lazim. Untuk konteks Pamekasan, yang agak sedikit alot memang di sini. Namun ikhtiar untuk memfasilitasi dan meredam itu sudah kami lakukan,” ujarnya usai rapat paripurna.
