BANDUNG BARAT, KANALINDONESIA.COM: Desakan pergantian Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bandung Barat Ade Zakir, S.T., M.Si., sudah bulat. Kali ini, dorongan pencopotan Sekda dan Kepala BKAD tersebut datang dari internal DPRD Kabupaten Bandung Barat.
Pimpinan DPRD Kabupaten Bandung Barat bersama tujuh fraksi secara resmi menyatakan dukungan terhadap tuntutan Gerakan Ormas Bandung Barat Bersatu yang sebelumnya mendesak adanya pergantian Sekda.
Sikap tersebut dituangkan dalam Surat Pernyataan Dukungan Bersama tertanggal 7 September 2026. Dalam surat itu, pimpinan DPRD bersama para ketua fraksi menyatakan dukungan terhadap tuntutan masyarakat dan mendesak agar Ade Zakir diganti dari jabatannya sebagai Sekda KBB.
Surat tersebut ditujukan kepada Bupati Bandung Barat, Gubernur Jawa Barat, serta Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia untuk menjadi bahan tindak lanjut sesuai kewenangan masing-masing.
Dalam pernyataannya, DPRD menegaskan bahwa dukungan tersebut berkaitan dengan fungsi pengawasan lembaga legislatif sekaligus kepentingan menjaga efektivitas pemerintahan, pelayanan publik, dan kondusivitas Kabupaten Bandung Barat.
Tujuh fraksi disebut membubuhkan tanda tangan dalam kesepakatan tersebut. Sementara Ketua DPC Nasdem KBB Bintang Pamungkas dan Sekertaris Nasdem KBB Kamilia Fraksi NasDem tidak ikut menandatangani surat dukungan itu.
Sikap berbeda tersebut menjadi sorotan di tengah menguatnya tuntutan pergantian Sekda Ade Zakir.
Informasi yang dihimpun menyebutkan, Ketua DPC NasDem Kabupaten Bandung Barat Bintang Pamungkas dan Kamilia menjadi bagian dari dinamika sikap politik partai tersebut terkait persoalan ini.
Dengan adanya dukungan tujuh fraksi, desakan pergantian Sekda kini tidak lagi hanya datang dari kelompok masyarakat dan organisasi kemasyarakatan. DPRD KBB secara kelembagaan juga telah menyampaikan sikapnya melalui surat resmi.
Langkah tersebut sekaligus menempatkan persoalan posisi Sekda Ade Zakir sebagai isu serius dalam penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.
Kini, bola berada di tangan pihak eksekutif dan pemerintah di atasnya. Bupati Bandung Barat, Gubernur Jawa Barat, hingga Menteri Dalam Negeri menjadi pihak yang menerima surat tersebut.
Masyarakat pun menunggu apakah desakan yang telah mendapatkan dukungan mayoritas fraksi di DPRD KBB tersebut akan berujung pada evaluasi dan pergantian Sekda atau justru memunculkan proses pemeriksaan lebih lanjut sebelum keputusan diambil.
Perkembangan selanjutnya diperkirakan akan menjadi perhatian publik Bandung Barat, terutama terkait alasan dan dasar evaluasi terhadap posisi Sekda serta respons Bupati Bandung Barat atas sikap resmi DPRD tersebut.
