Langsung ke konten utama Langsung ke navigasi utama Langsung ke sidebar Langsung ke footer
KANAL JAKARTA

PKB Desak Negara Lindungi Pekerja Gig Ditengah Perubahan Dunia Kerja

PKB Desak Negara Lindungi Pekerja Gig Ditengah Perubahan Dunia Kerja

PKB Kumpulkan Masukan untuk Regulasi

FGD yang digelar Fraksi PKB tersebut menghadirkan sejumlah tokoh dan pakar untuk membahas arah regulasi pekerja gig.

Di antaranya Inisiator RUU Pekerja Gig sekaligus Wakil Ketua Komisi V DPR RI Fraksi PKB Syaiful Huda, Anggota Panja RUU Ketenagakerjaan DPR RI sekaligus Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKB Zainul Munasichin, Pengamat Ekonomi Universitas Paramadina Wijayanto Samirin, serta Senior Riset Center for Indonesian Policy Studies Jimmy Daniel Berlianto.

Forum tersebut diharapkan dapat menghasilkan berbagai masukan mengenai desain regulasi yang tidak hanya melindungi pekerja, tetapi juga tetap memberikan ruang bagi pertumbuhan ekonomi digital.

Pasalnya, aturan yang terlalu longgar berpotensi membuat pekerja berada dalam posisi rentan. Sebaliknya, regulasi yang tidak adaptif juga dikhawatirkan dapat menghambat inovasi dan perkembangan model bisnis digital.

Karena itu, regulasi pekerja gig dinilai harus mampu mempertemukan kepentingan pekerja, perusahaan penyedia platform, dan pemerintah.

Negara Diminta Tidak Absen

Jazilul menegaskan, perubahan dunia kerja tidak boleh membuat negara kehilangan peran dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat.

Menurutnya, pertumbuhan ekonomi digital seharusnya tidak hanya menghasilkan inovasi dan peluang ekonomi, tetapi juga menciptakan sistem kerja yang memberikan rasa aman bagi orang-orang yang menggantungkan penghasilan dari sektor tersebut.

Fraksi PKB, kata Jazilul, akan terus mendorong pembahasan mengenai perlindungan pekerja gig dengan menghimpun masukan dari berbagai pihak.

“Transformasi ekonomi harus berjalan beriringan dengan perlindungan manusia. Pekerja adalah bagian penting dari kemajuan ekonomi, sehingga hak dan kesejahteraannya harus menjadi perhatian negara,” pungkasnya.

Dorongan tersebut sekaligus menjadi sinyal bahwa perubahan dunia kerja membutuhkan respons kebijakan yang lebih cepat.

Ketika pekerjaan semakin fleksibel dan batas antara pekerja, mitra, serta penyedia platform semakin berubah, negara dituntut memastikan fleksibilitas tidak berubah menjadi ketidakpastian tanpa perlindungan.

Bagikan

Baca berita lainnya:

Tambahkan ke Preferensi Sumber Indeks Berita