JAKARTA, KANALINDONESIA.COM: Perubahan pola kerja akibat perkembangan teknologi digital mulai menggeser wajah ketenagakerjaan di Indonesia. Di tengah semakin populernya pekerjaan berbasis platform, muncul persoalan baru yang dinilai belum sepenuhnya terakomodasi dalam sistem hukum ketenagakerjaan.
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPR RI mendorong pemerintah dan DPR mulai serius menyiapkan regulasi khusus bagi pekerja gig.
Ketua Fraksi PKB DPR RI Jazilul Fawaid menilai negara tidak boleh hanya melihat pekerjaan gig dari sisi fleksibilitas dan peluang ekonomi.
Di balik kebebasan mengatur waktu dan memilih pekerjaan, terdapat kelompok pekerja yang masih menghadapi ketidakpastian pendapatan, minimnya perlindungan sosial, hingga persoalan kepastian status hukum.
Menurut Jazilul, perubahan tersebut merupakan konsekuensi dari transformasi teknologi digital yang telah melahirkan pola hubungan kerja baru.
Pekerjaan tidak lagi selalu berlangsung di kantor dengan jam kerja tetap. Berbagai pekerjaan kini dapat dilakukan melalui platform digital dengan pola yang lebih fleksibel.
Namun, fleksibilitas tersebut, kata dia, jangan sampai dijadikan alasan untuk mengesampingkan hak dasar pekerja.
“Jangan sampai ada persepsi bahwa karena pekerja gig bekerja secara fleksibel, maka mereka tidak membutuhkan perlindungan. Justru karena karakter pekerjaannya berbeda, diperlukan aturan yang mampu memberikan kepastian,” ujar Jazilul saat membuka Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Bebas Tapi Cemas: Mengapa Gen Z dan Gen Alpha Butuh UU Khusus Pekerja Gig?” di Ruang Rapat Fraksi PKB DPR RI, Selasa (8/9/2026).
Fleksibel Bukan Berarti Bebas dari Perlindungan
Jazilul mengatakan, sektor gig telah membuka alternatif baru bagi masyarakat untuk memperoleh penghasilan.
Model tersebut juga semakin menarik bagi generasi muda yang menginginkan kebebasan dalam menentukan waktu dan pola kerja.
Akan tetapi, menurutnya, negara tetap memiliki tanggung jawab untuk memastikan pekerja yang berada dalam ekosistem tersebut tidak kehilangan hak-hak dasarnya.
“Kita melihat semakin banyak masyarakat yang bekerja di sektor gig, pekerjaan yang fleksibel, dan tidak selalu terikat dengan hubungan kerja konvensional. Mereka memang memiliki kebebasan dalam menentukan pekerjaan, tetapi jangan sampai kebebasan itu berarti mereka bebas dari perlindungan,” tegasnya.
Ia menilai, kondisi tersebut menjadi alasan penting untuk mengevaluasi apakah kerangka regulasi ketenagakerjaan yang ada saat ini masih cukup menjawab karakter pekerjaan berbasis platform digital.
Sebab, pekerja gig memiliki karakter berbeda dengan pekerja dalam hubungan kerja konvensional.
Karena itu, pendekatan regulasi juga dinilai perlu disesuaikan agar tidak menimbulkan ruang abu-abu mengenai hak, kewajiban, jaminan sosial, pendapatan, maupun mekanisme penyelesaian persoalan antara pekerja dan penyedia platform.
Gen Z dan Gen Alpha Jadi Perhatian
Persoalan pekerja gig juga dinilai semakin penting seiring masuknya generasi muda ke dalam dunia kerja.
Gen Z dan Gen Alpha diperkirakan akan menghadapi lanskap pekerjaan yang jauh berbeda dibanding generasi sebelumnya.
Pola kerja berbasis teknologi, pekerjaan lepas, ekonomi kreatif, hingga platform digital berpotensi menjadi bagian yang semakin dominan dalam kehidupan mereka.
Dalam FGD tersebut, perubahan karakter generasi muda menjadi salah satu pembahasan utama
.
Generasi baru pekerja dinilai tidak selalu menginginkan pekerjaan dengan pola konvensional. Fleksibilitas, kreativitas, serta kebebasan mengatur waktu menjadi sejumlah pertimbangan dalam menentukan pilihan pekerjaan.
Namun, fleksibilitas tersebut tetap membutuhkan kepastian perlindungan.
“Perubahan pola pekerjaan ini harus kita respons dengan kebijakan yang sesuai. Fleksibilitas dalam bekerja harus tetap berjalan, tetapi hak-hak dasar pekerja juga harus terlindungi,” kata Jazilul.
