MADIUN, KANALINDONESIA.COM: Sebanyak 11.369 rumah di Kabupaten Madiun masih membutuhkan penanganan karena masuk kategori rumah tidak layak huni (RTLH). Pemerintah Kabupaten Madiun kini berupaya memperluas jangkauan perbaikan dengan menggabungkan anggaran daerah dan bantuan dari pemerintah pusat maupun Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Angka tersebut diperoleh setelah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kabupaten Madiun bersama pemerintah desa melakukan verifikasi dan validasi terhadap kondisi rumah warga.
Persoalan RTLH menjadi perhatian karena perbaikan hunian tidak hanya berkaitan dengan kondisi fisik bangunan, tetapi juga berhubungan dengan kualitas hidup dan upaya pemerintah daerah mengurangi kemiskinan.
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kabupaten Madiun, Gunawi, mengatakan pemerintah daerah harus menggunakan berbagai skema pembiayaan untuk mempercepat penanganan.
“Guna penanganan RTLH, Pemkab Madiun tak hanya bersumber dari APBD, namun juga program lain, baik dari pusat maupun provinsi,” kata Gunawi.
3.800 Rumah Sudah Diusulkan
Pemkab Madiun sebelumnya telah mengajukan sekitar 3.800 unit RTLH kepada pemerintah pusat untuk mendapatkan bantuan pada 2026.
Namun, jumlah yang memperoleh alokasi pada tahap awal masih terbatas. Pemerintah pusat baru memberikan dukungan untuk 220 unit rumah.
Pemkab kemudian berusaha menambah kemampuan intervensi melalui perubahan anggaran daerah.
Dalam Perubahan APBD (P-APBD) 2026, pemerintah daerah mengusulkan program rehabilitasi tambahan untuk 100 unit rumah.
Gunawi berharap proses penetapan perubahan anggaran dapat segera tuntas sehingga program tersebut tidak tertunda.
“Pada perubahan anggaran ini, kami mengajukan lagi untuk 100 unit rumah. Harapannya dok P-APBD tidak mundur dan segera kita eksekusi untuk disalurkan ke penerima bantuan,” ujar Gunawi.
Ada Bantuan dari Pemprov Jatim
Penanganan RTLH di Kabupaten Madiun tahun ini tidak hanya berasal dari pemerintah kabupaten.
Pemerintah Provinsi Jawa Timur turut memberikan bantuan untuk 94 unit rumah. Sementara pemerintah pusat melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) mengalokasikan bantuan awal untuk 220 unit.
Menurut Gunawi, penyaluran BSPS telah selesai dilakukan. Pekerjaan fisik rumah penerima juga sudah mendekati penyelesaian.
Sementara itu, bantuan RTLH yang bersumber dari APBD reguler Kabupaten Madiun telah tersalurkan seluruhnya pada semester pertama 2026.
Meski demikian, pekerjaan fisik di sejumlah lokasi masih berjalan. Progresnya rata-rata berada pada kisaran 60 hingga 70 persen dan ditargetkan selesai sebelum akhir tahun.
Nilai Bantuan Mulai Rp20 Juta
Besaran bantuan yang diterima warga berbeda sesuai sumber anggaran dan bentuk penanganan rumah.
Program BSPS dari pemerintah pusat memberikan bantuan sekitar Rp20 juta per rumah. Bantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur mencapai sekitar Rp25 juta per unit.
Sedangkan bantuan yang berasal dari APBD Kabupaten Madiun memiliki tiga skema. Untuk pembangunan rumah baru, bantuan mencapai Rp50 juta. Kemudian peningkatan kualitas plus sebesar Rp25 juta, sedangkan peningkatan kualitas reguler sebesar Rp20 juta per unit.
Gunawi mengingatkan bahwa bantuan tersebut bukan berarti seluruh kebutuhan pembangunan rumah ditanggung pemerintah.
Skema tersebut merupakan bantuan stimulan, sehingga masyarakat penerima tetap diharapkan ikut berkontribusi melalui swadaya.
Masih Menunggu Tambahan Kuota
Dengan jumlah RTLH yang masih mencapai ribuan unit, Pemkab Madiun berharap pemerintah pusat dapat kembali memberikan tambahan alokasi.
Tambahan bantuan dinilai penting karena kemampuan APBD daerah harus dibagi untuk membiayai berbagai program pembangunan lainnya.
Pemkab Madiun berharap dukungan tambahan dapat diperoleh pada penghujung 2026 maupun tahun anggaran 2027.
