PONOROGO, KANALINDONESIA.COM: Pemerintah Kabupaten Ponorogo mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 kepada DPRD Ponorogo. Dalam rancangan tersebut, pendapatan daerah mengalami penurunan Rp115,93 miliar, sementara belanja modal dan belanja tidak terduga justru mengalami peningkatan.
Pengajuan Raperda Perubahan APBD 2026 tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Ponorogo dengan agenda penyampaian pengantar nota keuangan dan Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.
Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo Dwi Agus Prayitno mengatakan, perubahan APBD merupakan bagian dari proses pengelolaan keuangan daerah untuk menyesuaikan kebijakan anggaran dengan perkembangan selama pelaksanaan APBD tahun berjalan.
“Perubahan APBD merupakan bagian dari proses pengelolaan keuangan daerah yang diperlukan untuk menyesuaikan kebijakan dan penganggaran dengan perkembangan selama pelaksanaannya,” kata Dwi Agus Prayitno dalam rapat paripurna.
Menurut dia, penyesuaian tersebut mencakup perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan, kondisi pendapatan serta belanja daerah, hingga dinamika kebutuhan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
Dwi Agus menegaskan, pembahasan perubahan APBD harus dilakukan secara terbuka, konstruktif, dan bertanggung jawab agar kebijakan anggaran benar-benar memberikan dampak bagi masyarakat.
“Kita berharap melalui pembahasan yang terbuka, konstruktif, dan penuh tanggung jawab, Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dapat semakin memperkuat pembangunan daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat Ponorogo,” ujarnya.
Dwi Agus Prayitno mengatakan DPRD Ponorogo selanjutnya akan membahas usulan tersebut bersama Pemerintah Kabupaten Ponorogo sesuai mekanisme dan tahapan pembahasan APBD.
“Pada akhirnya, setiap kebijakan anggaran harus bermuara pada satu tujuan, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mewujudkan pembangunan Kabupaten Ponorogo yang lebih baik,” kata Dwi Agus.
Dengan masuknya Raperda Perubahan APBD 2026 ke DPRD, pembahasan anggaran akan menjadi tahap penting untuk memastikan setiap perubahan pendapatan, belanja, dan pembiayaan memiliki dasar yang jelas serta mampu menjawab kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Ponorogo.
Pendapatan Daerah Turun Rp115,93 Miliar
Plt. Bupati Ponorogo Lisdyarita, dalam penyampaian nota keuangan menjelaskan, pendapatan daerah pada Perubahan APBD 2026 direncanakan sebesar Rp2,130 triliun.
Angka tersebut turun Rp115,931 miliar atau 5,16 persen dibandingkan pendapatan daerah pada APBD induk 2026 yang mencapai Rp2,246 triliun.
Penurunan terutama terjadi pada sektor pendapatan transfer. Pendapatan transfer direncanakan turun Rp119,676 miliar atau 6,97 persen, dari Rp1,717 triliun menjadi Rp1,597 triliun.
Sementara itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) justru mengalami kenaikan. PAD direncanakan bertambah Rp3,745 miliar atau 0,71 persen, dari Rp528,737 miliar menjadi Rp532,483 miliar.
“Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 ini telah disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah, termasuk rencana penerimaan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah,” kata Lisdyarita.
Dia menjelaskan, penyusunan perubahan APBD dilakukan setelah Pemerintah Daerah dan DPRD menandatangani Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) pada 13 Agustus 2026.
Berdasarkan kesepakatan tersebut, perangkat daerah menyusun Rencana Kerja dan Anggaran sebagai bahan penyusunan Raperda Perubahan APBD serta rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran Perubahan APBD 2026.
Belanja Daerah Turun, Belanja Modal Naik
Dalam rancangan Perubahan APBD 2026, belanja daerah Ponorogo direncanakan sebesar Rp2,185 triliun. Nilai tersebut turun Rp34,513 miliar atau 1,55 persen dibandingkan APBD induk sebesar Rp2,219 triliun.
