Meski total belanja turun, sejumlah komponen mengalami peningkatan.
Belanja operasi naik Rp60,492 miliar atau 3,67 persen, dari Rp1,646 triliun menjadi Rp1,706 triliun.
Sementara belanja modal meningkat Rp20,436 miliar atau 11,12 persen, dari Rp183,815 miliar menjadi Rp204,252 miliar.
Menurut Lisdyarita, peningkatan belanja modal tersebut terutama diarahkan untuk pembangunan jalan, jaringan, dan irigasi.
“Belanja modal dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 utamanya digunakan untuk belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi,” jelasnya.
Belanja Tak Terduga Melonjak 297 Persen
Komponen lain yang mengalami kenaikan signifikan adalah belanja tidak terduga. Anggarannya meningkat Rp14,853 miliar atau 297,08 persen, dari Rp5 miliar menjadi Rp19,853 miliar.
Anggaran tersebut disiapkan untuk membiayai kebutuhan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya, termasuk penanganan bencana alam, bencana sosial, maupun kondisi luar biasa lainnya.
“Belanja tidak terduga dianggarkan untuk belanja yang sifatnya tidak dapat direncanakan seperti adanya bencana alam, bencana sosial, atau kepentingan sejenis,” ujar Lisdyarita.
Sebaliknya, belanja transfer mengalami penurunan cukup besar. Anggarannya berkurang Rp130,296 miliar atau 33,87 persen, dari Rp384,736 miliar menjadi Rp254,439 miliar.
Penurunan tersebut disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026.
Penerimaan Pembiayaan Naik 532 Persen
Pada sisi pembiayaan daerah, penerimaan pembiayaan mengalami kenaikan cukup tajam.
Penerimaan pembiayaan direncanakan naik Rp81,417 miliar atau 532,14 persen, dari Rp15,3 miliar menjadi Rp96,717 miliar.
Penerimaan tersebut antara lain berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya dan penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah.
Sementara pengeluaran pembiayaan tetap sebesar Rp41,955 miliar yang digunakan untuk pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo.
Dengan demikian, pembiayaan netto dalam Perubahan APBD 2026 mencapai Rp54,761 miliar.
Pemkab Fokus Optimalkan Pendapatan
Lisdyarita mengatakan, Pemerintah Kabupaten Ponorogo tetap berupaya meningkatkan pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan.
Pemerintah daerah juga akan mengembangkan sektor potensial yang selama ini belum dikelola secara optimal.
Namun, upaya peningkatan pendapatan tersebut, kata dia, tetap harus memperhatikan kemampuan masyarakat dan kelestarian lingkungan.
“Kebijakan peningkatan pendapatan daerah dilakukan dengan tidak memberatkan masyarakat dan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup,” tegas Lisdyarita.
Penyusunan Perubahan APBD 2026 juga menyesuaikan perkembangan kondisi daerah, perubahan prioritas pembangunan, pergeseran pagu kegiatan antarperangkat daerah, penambahan atau penghapusan kegiatan, perubahan target kinerja, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.
