SURABAYA, KANALINDONESIA.COM: Sebelas terdakwa kasus dugaan sindikat perjokian untuk meloloskan calon mahasiswa Fakultas Kedokteran mengakui kesalahannya di hadapan majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Rabu (9/9/2026).
Pengakuan itu disampaikan dengan merujuk ketentuan Pasal 78, Pasal 234, dan Pasal 205 KUHAP. Namun, perkara tetap harus diperiksa melalui persidangan biasa.
Ketua majelis hakim Pudjiono mengatakan, masih ada syarat mekanisme pengakuan bersalah yang belum terpenuhi, yakni terkait ganti rugi dan restitusi.
“Ada satu syarat di Pasal 78 yang belum terpenuhi, yaitu adanya ganti rugi dan restitusi,” kata Pudjiono.Karena itu, majelis tetap akan memeriksa saksi dan alat bukti lainnya. Sidang berikutnya dijadwalkan 14 September 2026.
Meski demikian, pengakuan bersalah para terdakwa tetap menjadi pertimbangan hakim dalam menentukan hukuman. Pidana yang dijatuhkan juga tidak boleh melebihi dua pertiga dari ancaman pidana sesuai ketentuan mekanisme tersebut.
Kasus ini bermula dari dugaan upaya memasukkan calon mahasiswa ke Fakultas Kedokteran melalui “jalur belakang”.
Dalam dakwaan, jaksa menyebut perkara berawal ketika Drg. Moh. Ikhwanuddin dimintai bantuan Ronny Zulkarnain untuk memasukkan anaknya ke Fakultas Kedokteran tanpa mengikuti proses seleksi.
Jaksa mengungkap, dalam beberapa pertemuan kemudian dibahas pilihan kampus dan tarif. Untuk Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga dan Universitas Brawijaya disebut Rp800 juta. Sedangkan Universitas Negeri Malang Rp700 juta.
Calon mahasiswa akhirnya memilih Universitas Negeri Malang. Ronny disebut membayar uang muka Rp300 juta kepada Ikhwanuddin melalui rekening BCA.
Menurut jaksa, proses tersebut kemudian melibatkan sejumlah terdakwa lain. Mereka diduga berupaya meluluskan calon mahasiswa melalui UTBK-SNBT 2026 tanpa mengikuti tes dengan menggunakan jasa joki.
sebanyak 11 orang didakwa dalam perkara ini, yakni Nehemia Raphael Susanto, I Komang Parama Panditha Putra, Praditya Irgy Fahrezy, Bayu Priagung Hamengku Wicaksono, Darmawan Prasetyo, Drg. Moh. Ikhwanuddin, Budi Wahjono, Sugeng Purnomo, Syamsul Arif, Indra Taufiqi Rochmad, dan Choyr Mukhlasin Candra Sakti.
Para terdakwa dijerat dengan tiga konstruksi dakwaan berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP serta UU Administrasi Kependudukan. ANto
