“Marjin laba bersih (Net Profit Margin) turun drastis dari 13,15% menjadi 4,31% atau merosot 67% secara relatif. Ke mana larinya selisih pendapatan tersebut? Jawabannya ada pada inefisiensi,” lanjut dia.
Fraksi PKB juga menyoroti rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) Jamkrida yang mencapai 94,38 persen. Menurut Hikmah, rasio tersebut menunjukkan tingginya beban operasional perusahaan. Dengan rasio itu, sebagian besar pendapatan perusahaan terserap untuk biaya operasional dan pencadangan.
“Angka ini sangat tinggi untuk ukuran lembaga keuangan. Artinya, dari setiap 100 rupiah pendapatan yang masuk, lebih dari 94 rupiahnya habis untuk membiayai operasional dan pencadangan. Perusahaan menjadi sangat tidak efisien atau terbebani biaya operasional ini,” bebernya.
Inefisiensi tersebut, lanjut Hikmah, diperparah dengan rasio klaim penjaminan yang berada di kisaran 58-59 persen sejak 2022.
“Masalah inefisiensi masih diperparah dengan Rasio Klaim penjaminan yang bertahan tinggi di kisaran 58-59% sejak 2022. Angka ini bukan fluktuasi sesaat, melainkan pola selama empat tahun berturut-turut. Ini mengindikasikan kurang telitinya Jamkrida dalam manajemen risiko,” kata dia.
Fraksi PKB juga mengkritisi kenaikan gearing ratio Jamkrida Jatim. Rasio tersebut meningkat dari 22,90 kali pada 2020 menjadi 33,02 kali pada 2025, meski turun dari posisi puncak 36,06 kali pada 2023.
Hikmah menyebut posisi tersebut masih berada di bawah batas yang diizinkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yakni 40 kali ekuitas. Namun, kenaikan gearing ratio tetap menjadi perhatian karena menunjukkan meningkatnya tingkat leverage perusahaan.
“Ketiga, Gearing Rasio Tinggi. Meski masih di bawah batas yang diizinkan oleh OJK yaitu 40 kali ekuitas, Fraksi PKB prihatin karena gearing ratio Jamkrida mengalami kenaikan dari 22,90 (pada 2020) menjadi 33,02 (pada 2025) – turun tipis dari puncaknya 36,06 pada 2023,” kata Hikmah.
Menurut Fraksi PKB, tambahan modal Rp100 miliar memang dapat memperkuat struktur permodalan dan menurunkan gearing ratio. Namun, langkah tersebut dinilai tidak otomatis menyelesaikan persoalan operasional Jamkrida.
“Dengan suntikan modal, secara otomatis gearing ratio akan turun signifikan dan neraca keuangan menjadi sangat sehat. Namun, suntikan modal tidak otomatis memperbaiki kinerja operasional perusahaan jika manajemen tidak berbenah,” tegas dia.
Fraksi PKB menilai persoalan efisiensi dan manajemen risiko harus dibenahi bersamaan dengan penambahan modal. Rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) dinilai akan tetap tinggi jika manajemen tidak melakukan efisiensi biaya internal.
“Rasio Klaim juga akan konsisten melangit jika manajemen tidak memperbaiki sistem underwriting (analisis kelayakan kredit yang dijamin) dengan disiplin dan akuntabel. Jika ini yang terjadi, tambahan modal 100 miliar perlahan-lahan akan kembali tergerus oleh biaya operasional atau klaim, yang pada akhirnya gearing rasio akan melonjak lagi,” ujar Hikmah.
Meski memberikan sejumlah catatan kritis, Fraksi PKB akhirnya menyatakan menerima dan menyetujui Raperda Penyertaan Modal Daerah pada Jamkrida Jatim untuk disahkan menjadi Perda. Nang
