SURABAYA KANALINDONESIA.COM : Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Jawa Timur menyoroti sejumlah persoalan tata kelola dan kinerja PT Jamkrida Jatim (Perseroda) di tengah rencana penyertaan modal daerah sebesar Rp100 miliar.
Sorotan tersebut disampaikan Juru Bicara Fraksi PKB DPRD Jawa Timur, Hikmah Bafaqih, dalam rapat paripurna agenda penyampaian pendapat akhir fraksi terhadap Raperda tentang Penyertaan Modal Daerah pada PT Jamkrida Jatim (Perseroda), Senin (7/9/2026). Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Blegur Prijanggono dan dihadiri Gubernur Khofifah Indar Parawansa dan Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak.
Hikmah Bafaqih mengatakan, Komisi C DPRD Jawa Timur telah menjelaskan secara materiil maupun formil bahwa Raperda Penyertaan Modal Daerah pada PT Jamkrida Jatim (Perseroda) layak disetujui dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
Namun, Fraksi PKB menilai terdapat persoalan mendasar dalam tata kelola korporasi yang perlu menjadi perhatian pemerintah provinsi setelah regulasi tersebut disahkan.
“Komisi C telah cukup rinci menjelaskan baik secara materiil maupun formil bahwa Rancangan Perda tentang Penyertaan Modal Daerah Pada PT Jamkrida Jatim (Perseroda) telah layak untuk disetujui dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Namun, Fraksi PKB perlu menyampaikan akar patologi korporasi yang sedang dihadapi PT Jamkrida Jatim (Perseroda),” kata Hikmah.
Menurut Hikmah, data yang disampaikan manajemen Jamkrida Jatim dalam Rapat Kerja Panitia Khusus Pengawasan Kinerja BUMD Provinsi Jawa Timur menunjukkan adanya anomali tata kelola sekaligus pergeseran misi perusahaan.
Ia menyebut setidaknya terdapat tiga paradoks yang harus menjadi perhatian Gubernur Jawa Timur setelah Perda Penyertaan Modal Daerah disahkan.
Paradoks pertama berkaitan dengan inklusi. Hikmah menyoroti kenaikan nilai penjaminan Jamkrida Jatim yang tidak diikuti peningkatan jumlah UMKM yang memperoleh manfaat.
Nilai penjaminan meningkat dari Rp5,8 triliun pada 2020 menjadi Rp21,5 triliun pada 2025. Namun, jumlah UMKM yang dibantu justru turun dari 440.078 pada 2022 menjadi 274.116 pada 2025.
Penurunan tersebut turut berdampak terhadap multiplier effect tenaga kerja yang terbantu melalui layanan Jamkrida. Jumlahnya disebut turun dari 1,32 juta orang pada 2022 menjadi sekitar 822 ribu orang pada 2025.
Hikmah mengaku khawatir kondisi tersebut menunjukkan adanya kecenderungan perusahaan memilih debitur dengan modal lebih besar dibandingkan menyasar usaha mikro yang dinilai menjadi inti dari mandat sosial Jamkrida.
“Meninjau data ini, fraksi PKB khawatir ada praktik cherry-picking – memilih debitur bermodal besar namun meninggalkan usaha mikro yang seharusnya menjadi core business dan amanat sosial pembentukan Jamkrida,” ucap dia.
Persoalan kedua yang disoroti Fraksi PKB adalah efisiensi. Pendapatan Jamkrida Jatim disebut meningkat signifikan dari Rp49,47 miliar pada 2020 menjadi Rp272,45 miliar pada 2025 atau tumbuh sekitar 5,5 kali lipat.
Namun, pertumbuhan pendapatan tersebut tidak berbanding lurus dengan kenaikan laba bersih. Laba bersih hanya meningkat sekitar 80 persen, dari Rp6,5 miliar pada 2020 menjadi Rp11,7 miliar pada 2025.
Akibatnya, margin laba bersih atau Net Profit Margin turun dari 13,15 persen menjadi 4,31 persen. Secara relatif, margin tersebut merosot sekitar 67 persen.
“Sayangnya, laba bersih hanya tumbuh sekitar 80%, dari 6,5 miliar rupiah (pada 2020) menjadi Rp11,7 miliar rupiah (pada 2025). Pertumbuhan laba tersebut jauh tertinggal dibanding pertumbuhan pendapatannya,” jelas Hikmah.
