Putusan Bebas Tak Bisa Dibanding atau Dikasasi, Ini Aturan Baru MA
SURABAYA, KANALINDONESIA.COM: Mahkamah Agung (MA) menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2026 yang mempertegas tata cara pengajuan upaya hukum dalam perkara pidana.
Aturan tersebut mengatur sejumlah hal penting, mulai putusan bebas dan lepas dari segala tuntutan hukum, hingga batas waktu pengajuan banding dan kasasi.
Humas Pengadilan Tinggi Jawa Timur, Sigit Sutriono, mengatakan SEMA itu menjadi pedoman untuk menyeragamkan penanganan perkara di lingkungan peradilan.
“Salah satu poin penting menyangkut putusan bebas. Kasasi terhadap putusan bebas tidak diperbolehkan sebagaimana ketentuan Pasal 299 ayat (2) huruf a KUHAP. Ketentuan serupa berlaku untuk kondisi sebagaimana dimaksud huruf b hingga e,” ujarnya.
Ia menambahkan, putusan bebas juga tidak dapat diajukan banding. Hal itu merujuk Pasal 26 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
“Karena itu, jenis putusan harus dicermati, sebelum jaksa maupun pihak berperkara menentukan langkah hukum berikutnya,” tegasnya.
SEMA tersebut juga menegaskan batas waktu. Permohonan kasasi wajib diajukan paling lambat 14 hari kalender, sejak putusan diucapkan atau diberitahukan kepada terdakwa. Memori kasasi juga harus disampaikan sesuai tenggat yang ditentukan.
Sementara memori banding yang diajukan Penuntut Umum wajib disampaikan dalam waktu tujuh hari kalender.
“Permohonan yang terlambat atau tidak memenuhi syarat formal, dapat dinyatakan gugur atau tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat formal (TMSF),” tuturnya.
Untuk putusan lepas, amar putusan wajib memerintahkan terdakwa dikeluarkan dari tahanan sejak putusan dibacakan. Jika jaksa mengajukan banding, kewenangan penahanan beralih kepada Pengadilan Tinggi.
SEMA juga mengatur berkas perkara yang TMSF. Panitera membuat surat keterangan, kemudian Ketua Pengadilan Negeri menerbitkan penetapan bahwa permohonan tidak dapat diterima.
Berkas yang belum diregister tidak otomatis dikirim ke pengadilan tingkat atas. Penetapan tersebut juga tidak dapat diajukan upaya hukum lanjutan.
“Aturan ini menuntut aparat penegak hukum dan pihak berperkara lebih teliti. Kesalahan tenggat maupun kelengkapan dokumen dapat berujung pada gugurnya hak menempuh upaya hukum,” pungkasnya. ANto
