Aliansi Masyarakat Bandung Barat Bersatu juga menyoroti dinamika hubungan antara eksekutif dan legislatif.
Mereka menilai perbedaan pandangan antara Pemkab Bandung Barat dan DPRD tidak boleh berkembang menjadi persoalan berkepanjangan yang justru menghambat pembahasan anggaran maupun program pembangunan.
Menurut massa, masyarakat membutuhkan pemerintahan yang solid, cepat mengambil keputusan dan mampu bekerja secara terukur.
Karena itu, mereka mendesak seluruh unsur pemerintahan daerah mengutamakan kepentingan masyarakat dibandingkan kepentingan politik maupun kepentingan kelompok.
KEMENDAGRI DIMINTA TURUN TANGAN
Rencana aksi ke Kemendagri menjadi langkah berikutnya yang dipilih massa untuk mendorong pemerintah pusat turun tangan.
Mereka meminta Kemendagri melakukan evaluasi terhadap tata kelola pemerintahan Kabupaten Bandung Barat, termasuk efektivitas birokrasi dan kinerja pejabat strategis di lingkungan Pemkab KBB.
Massa berharap pemerintah pusat tidak hanya menerima laporan administratif, tetapi juga melihat secara langsung berbagai persoalan yang mereka anggap berdampak terhadap pelayanan publik dan percepatan pembangunan.
KPK JUGA AKAN DIDATANGI
Setelah Kemendagri, Gedung Merah Putih KPK juga menjadi sasaran aksi.
Massa berencana menyampaikan laporan dan meminta lembaga antirasuah melakukan penelaahan apabila ditemukan indikasi penyimpangan atau persoalan hukum dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah.
Sejumlah sektor disebut akan menjadi perhatian, antara lain pengelolaan aset daerah, pelaksanaan pembangunan, dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), serta anggaran hibah.
Namun, massa menegaskan bahwa berbagai dugaan tersebut perlu dibuktikan melalui pemeriksaan dan proses sesuai kewenangan lembaga penegak hukum.
Mereka menginginkan adanya pemeriksaan secara objektif dan transparan agar seluruh persoalan tidak berhenti pada polemik maupun saling tuding di ruang publik.
AKSI SUSULAN JADI PESAN KERAS
Rencana aksi ke Kemendagri dan KPK menunjukkan bahwa gerakan masyarakat Bandung Barat belum berhenti setelah aksi di Jakarta.
Massa menegaskan mereka menginginkan perubahan nyata dalam tata kelola pemerintahan KBB.
Mulai dari percepatan pembangunan, perbaikan infrastruktur dan pendidikan, pengelolaan APBD yang transparan, penyelamatan aset daerah, peningkatan PAD hingga pembenahan birokrasi.
Mereka juga meminta pemerintah tidak menganggap kritik dan aksi tersebut sekadar gerakan politik.
Bagi Aliansi Masyarakat Bandung Barat Bersatu, aksi tersebut merupakan bentuk tekanan publik agar pemerintah melakukan evaluasi dan pembenahan secara serius.
Kini, perhatian massa diarahkan ke pemerintah pusat.
Jika rencana aksi susulan benar-benar digelar, Kemendagri dan KPK akan menjadi tempat berikutnya bagi masyarakat Bandung Barat untuk menyampaikan berbagai persoalan yang selama ini mereka nilai belum terselesaikan di tingkat daerah.
Pesan yang dibawa pun semakin tegas: Bandung Barat membutuhkan pemerintahan yang bergerak cepat, transparan, bertanggung jawab dan mampu memastikan setiap kebijakan serta anggaran benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
