Demikian pula figur TNI/Polri tidak cukup hanya tegas. Ia harus mampu membangun komunikasi dengan masyarakat sipil.
Dengan kata lain, calon wakil bupati ideal adalah figur yang memiliki satu keahlian utama tetapi mempunyai kemampuan lintas bidang.
Empat Pilihan, Empat Karakter
Jika dibuat sederhana, maka peta pertimbangannya dapat digambarkan seperti ini:
Birokrat: unggul dalam pemerintahan dan tata kelola, tetapi harus memperkuat jaringan politik.
Politikus: unggul dalam komunikasi politik dan jaringan partai, tetapi harus memastikan orientasinya tetap pada pemerintahan dan pelayanan publik.
Pengusaha: unggul dalam ekonomi, investasi dan jaringan bisnis, tetapi harus mampu memahami karakter pelayanan publik.
TNI/Polri: unggul dalam disiplin, kepemimpinan dan stabilitas, tetapi harus mempunyai kemampuan kuat dalam komunikasi politik dan pemerintahan sipil.
Dari empat pilihan tersebut, birokrat senior menjadi pilihan yang paling menarik jika tujuan utamanya adalah membangun pasangan yang saling melengkapi dengan Lisdyarita.
Tetapi keputusan akhir tentu bukan hanya soal latar belakang.
Ada tiga faktor yang jauh lebih penting: integritas, kemampuan bekerja sama, dan penerimaan politik.
Sebab pasangan kepala daerah yang ideal bukanlah dua orang yang sama-sama kuat.
Pasangan ideal adalah dua orang yang berbeda kekuatan, tetapi mempunyai satu tujuan.
Ponorogo membutuhkan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang tidak sibuk menunjukkan siapa yang paling berkuasa.
Ponorogo membutuhkan pasangan yang mampu bekerja.
Lisdyarita dengan pengalaman usaha dan politiknya membutuhkan pendamping yang mampu memperkuat pemerintahan dari dalam.
Dan jika sosok itu berasal dari birokrasi, memiliki pengalaman panjang, memahami karakter Ponorogo, mampu berkomunikasi dengan DPRD serta masyarakat, dan mempunyai integritas yang kuat, maka figur birokrat senior layak menjadi salah satu pilihan paling rasional untuk mengisi kursi Wakil Bupati Ponorogo.
Pada akhirnya, rakyat tidak membutuhkan wakil bupati yang sekadar menjadi “ban serep”.
Ponorogo membutuhkan wakil yang benar-benar menjadi partner kerja bupati.
Karena jabatan wakil bupati bukan soal siapa yang berdiri di samping bupati dalam seremoni.
Lebih dari itu, wakil bupati adalah orang yang harus siap berdiri bersama bupati ketika menghadapi persoalan rakyat.
