Fraksi Kebangkitan Bangsa juga mendukung kerja sama investasi dan permodalan dengan berbagai pihak untuk mendorong aktivitas ekonomi daerah. Menurutnya, berkembangnya kegiatan usaha tidak hanya berpotensi meningkatkan penerimaan pajak dan retribusi, tetapi juga membuka kesempatan kerja baru bagi masyarakat.
“Kami mendukung sepenuhnya upaya-upaya kerja sama investasi dan permodalan dari berbagai pihak yang dapat mendorong aktivitas ekonomi. Pada akhirnya, hal tersebut diharapkan mampu meningkatkan PAD melalui pajak dan retribusi dari kegiatan usaha yang berkembang serta membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat,” ujar Mujiatin.
Secara umum, Fraksi Kebangkitan Bangsa menilai Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 telah memenuhi kaidah hukum dan layak melanjutkan proses pembahasan di DPRD. Meski demikian, fraksi tersebut tetap akan menyampaikan sejumlah usulan, masukan, dan pertanyaan secara terperinci melalui lampiran pandangan umum.
“Pada prinsipnya, Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 telah memenuhi kaidah hukum dan layak untuk dibahas lebih lanjut dalam rapat-rapat DPRD selanjutnya. Fraksi Kebangkitan Bangsa akan menyampaikan usulan, masukan, dan pertanyaan sebagaimana kami tuangkan dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari pandangan umum,” jelas Mujiatin.
Setelah seluruh fraksi menyampaikan pandangan umum, Ketua DPRD Ponorogo Dwi Agus Prayitno kembali memberikan sambutan. Ia menyampaikan bahwa masing-masing fraksi telah menyampaikan pendapat, saran, masukan, dan pertanyaan, baik secara langsung melalui juru bicara maupun melalui lampiran pandangan umum.
Dwi mengatakan, seluruh catatan tersebut akan menjadi bahan pembahasan lebih lanjut dan disampaikan kepada pihak eksekutif untuk mendapatkan jawaban atau tanggapan dalam rapat paripurna berikutnya.
“Seluruh fraksi sudah menyampaikan pandangan umumnya yang dibacakan langsung oleh ketua fraksi atau juru bicara masing-masing. Tentunya kita sudah mengikuti rangkaian acara ini, dengan berbagai pandangan, pendapat, saran, masukan maupun pertanyaan yang telah disampaikan oleh masing-masing fraksi, termasuk yang tertuang dalam lampiran,” ungkap Dwi.
Ia berharap pemerintah daerah dapat memberikan jawaban secara komprehensif terhadap seluruh pandangan tersebut. Jawaban eksekutif nantinya menjadi bagian penting dalam upaya bersama menyempurnakan kebijakan perubahan APBD Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2026.
“Kami berharap pandangan-pandangan tersebut dapat menjadi bahan bagi pemerintah daerah Kabupaten Ponorogo untuk memberikan jawaban sekaligus menjadi bagian dari upaya bersama dalam menyempurnakan kebijakan perubahan APBD,” lanjutnya.
Dwi menegaskan, proses pembahasan Raperda Perubahan APBD harus berlangsung secara demokratis, transparan, dan akuntabel serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ia berharap seluruh tahapan pembahasan dapat menghasilkan kebijakan anggaran yang memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Kabupaten Ponorogo.
Sebelum menutup rapat paripurna, Dwi menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Plt Bupati Ponorogo, Sekretaris Daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta seluruh undangan yang telah mengikuti jalannya rapat hingga selesai.
“Atas nama pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Ponorogo, kami menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Plt Bupati Ponorogo, Sekretaris Daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta seluruh hadirin dan undangan yang telah mengikuti seluruh rangkaian rapat paripurna sehingga dapat berlangsung dengan tertib, aman, dan lancar,” tutur Dwi.
Ia juga menyampaikan permohonan maaf apabila selama memimpin jalannya rapat terdapat kekurangan, baik dalam penyampaian maupun dalam mengelola pelaksanaan rapat paripurna.
