“Kalau selama ini infrastrukturnya karena masih ada pihak operator yang menjalankan, maka apa yang kemudian bisa menopang dari seluruh kegiatan transportasi yang ada di Jawa Timur, transportasi publiknya,” katanya.
Ia menilai penguatan transportasi publik juga sejalan dengan arah perubahan regulasi nasional. Khusnul berharap perubahan aturan di tingkat pusat nantinya semakin memperkuat kewajiban pemerintah dalam penyediaan transportasi publik, termasuk aspek subsidi dan integrasi antarmoda.
Karena itu, Jawa Timur dinilai perlu mulai menyiapkan fondasi pembiayaan yang kuat sejak sekarang.
“Harapan kami bahwa kepastian transportasi publik, plus bahasanya adalah terintegrasi, ini bisa terjadi, bisa terealisasi di Jawa Timur,” pungkasnya. Nang
