Tim pembela juga memaparkan skema komisi marketing. Salim disebut memperoleh komisi sebesar 2 persen, Ranto 0,5 persen, Denny Susanto Tjoa 0,3 persen, sedangkan Agustin disebut memperoleh 0,2 persen yang kemudian dibagi dengan tim Agustin sebesar 0,1 persen.
Dengan demikian, menurut pembela, bagian yang diterima Agustin hanya 0,1 persen.
Ranto, menurut penasihat hukumnya Basuki Rakhmad, S.H., M.Hum., C.L.A., juga disebut belum menerima pengembalian dana investasinya sendiri.
Pembela: Persoalannya Gagal Bayar, Bukan Penipuan
Salah satu argumentasi utama tim pembela adalah produk REPO yang ditawarkan tersebut disebut benar-benar ada dan berkaitan dengan kegiatan PT OSO Sekuritas Indonesia.
Pembela menyebut PT OSO Sekuritas Indonesia merupakan perusahaan yang memiliki izin sebagai perusahaan efek, sedangkan produk REPO diterbitkan PT Mahkota Properti Indo Senayan berdasarkan surat mandat.
Menurut tim hukum, persoalan muncul ketika terjadi keterlambatan pembayaran pada akhir 2019 dan kemudian diperburuk pandemi Covid-19.
Persoalan tersebut selanjutnya masuk dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) hingga menghasilkan putusan homologasi pengadilan.
Atas dasar itu, pembela menilai kerugian yang dialami Salim lebih berkaitan dengan persoalan gagal bayar korporasi daripada tindak pidana penipuan.
“Tidak ada unsur tipu muslihat maupun rangkaian kata bohong. Produk berizin, dokumen lengkap, risiko ditandatangani sendiri oleh Salim. Gagal bayar perusahaan bukanlah penipuan. Agustin bukan penipu, ia juga korban,” demikian argumentasi tim pembela dari Luxara Law Firm yang dihadiri Alfin Suherman, S.H., M.H., CN dan Arief Budi Nugroho, S.H., C.R.A.
Ahli: Unsur Penipuan Harus Dibuktikan
Dalam persidangan, ahli hukum pidana Prof. Dr. Suparji Ahmad, S.H., M.H., yang diajukan pihak pembela, disebut menerangkan bahwa tindak pidana penipuan harus dibuktikan melalui adanya niat jahat sejak awal serta perbuatan menipu yang mendorong korban menyerahkan uang.
Menurut pendapat ahli sebagaimana dikutip dalam pledoi, apabila investasi dilakukan berdasarkan kesadaran dan penilaian sendiri serta dokumen yang digunakan sesuai fakta, unsur penipuan masih harus dibuktikan secara lebih lanjut.
Pembela kemudian berpendapat perkara tersebut lebih tepat dilihat sebagai persoalan wanprestasi atau gagal bayar dalam hubungan investasi apabila memang tidak ditemukan bukti adanya niat jahat sejak awal.
Namun, seluruh argumentasi tersebut merupakan materi pembelaan terdakwa dan masih harus dinilai oleh majelis hakim.
Perkara ini kini memasuki tahap menunggu putusan majelis hakim PN Surabaya.
Status hukum Agustin Widyawati dan Ranto Hensa Barlin Sidauruk tetap mengikuti proses persidangan hingga adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. (SNT)
