PONOROGO, KANALINDONESIA.COM: Plt Bupati Ponorogo Lisdyarita mendorong BUMDes, Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), dan UMKM menjadikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai pasar baru bagi produk masyarakat desa. Saat membuka Jambore BUMDes dan Seminar Penguatan Lembaga Ekonomi Desa di Mojorejo, Jetis, Selasa (15/9/2026), Lisdyarita menargetkan hasil produksi desa dapat terserap hingga ke dapur-dapur MBG.
Menurut Lisdyarita, desa memiliki berbagai potensi yang dapat menjadi kekuatan ekonomi apabila pengelolaannya berjalan secara terintegrasi. Pertanian, perkebunan, peternakan, UMKM, produk lokal, pariwisata, hingga pasar desa dapat menjadi sumber produksi sekaligus penggerak ekonomi masyarakat.
Namun, ia menilai ketersediaan potensi dan produk saja belum cukup. Desa membutuhkan lembaga ekonomi yang mampu mengelola produksi, membangun jaringan distribusi, serta membuka akses pasar secara berkelanjutan.
“Potensinya ada, produknya ada, SDM-nya ada. Yang menjadi pekerjaan rumah kita adalah bagaimana potensi tersebut kita kelola dengan baik, kita hubungkan satu sama lain, dan kita perluas pasarnya sehingga benar-benar berdampak pada ekonomi desa dan kesejahteraan masyarakat,” kata Lisdyarita.
Produk Desa Berpeluang Masuk Dapur MBG
Lisdyarita kemudian menyoroti rantai pasok MBG sebagai salah satu peluang yang dapat dimanfaatkan lembaga ekonomi desa.
Ia berharap BUMDes dan KDMP tidak hanya menjadi lembaga yang menjalankan aktivitas ekonomi di tingkat desa, tetapi juga mampu menghubungkan hasil produksi masyarakat dengan pasar yang lebih besar, termasuk kebutuhan dapur-dapur MBG.
“Bagaimana dari BUMDes bisa ke KDMP, bisa ke dapur-dapur MBG. Itu harapan saya, sehingga ekonomi di desa semakin bergeliat,” ujarnya.
Pola tersebut, kata Lisdyarita, dapat menciptakan hubungan ekonomi dari hulu hingga hilir. Produk masyarakat desa dapat terserap melalui lembaga ekonomi desa, kemudian masuk ke jaringan distribusi dan memenuhi kebutuhan pasar.
Dengan pola tersebut, perputaran uang tidak hanya terjadi di luar desa, tetapi dapat semakin banyak bergerak di tingkat masyarakat.
Karena itu, Lisdyarita meminta BUMDes, KDMP, UMKM, dan lembaga ekonomi lainnya tidak membangun usaha secara terpisah. Masing-masing lembaga perlu mencari bentuk kerja sama berdasarkan potensi dan kebutuhan wilayah.
“Kita ingin BUMDes, Koperasi Desa, KDMP, dan lembaga ekonomi desa lainnya dapat bergerak dalam satu ekosistem yang terpadu, saling melengkapi, dan saling menguatkan, bukan berjalan sendiri-sendiri,” tegasnya.
Jambore Jadi Ruang Berbagi Pengalaman
Selain persoalan akses pasar, Lisdyarita menekankan pentingnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam mengelola lembaga ekonomi desa.
Ia berharap jambore tidak berhenti pada kegiatan pertemuan, tetapi menjadi ruang bagi pengelola BUMDes dan lembaga ekonomi desa untuk bertukar pengalaman, mempelajari praktik yang berhasil, sekaligus mencari solusi atas persoalan yang masih mereka hadapi.
Desa yang telah berhasil mengembangkan BUMDes maupun usaha ekonomi lainnya juga ia dorong untuk berbagi pengetahuan dengan desa lain.
“Desa yang sudah berhasil mari tularkan ilmunya. Desa yang masih menghadapi kesulitan jangan pernah malu untuk bertanya dan belajar,” ujarnya.
Pemkab Ponorogo, lanjut Lisdyarita, akan terus memberikan dukungan terhadap penguatan lembaga ekonomi desa melalui pendampingan dan fasilitasi.
“Pemkab Ponorogo akan terus bergerak. Kami siap membantu, kami siap mendampingi, kami siap memfasilitasi pengelolaan lembaga ekonomi desa,” kata Lisdyarita.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa pemerintah daerah bukan satu-satunya penentu keberhasilan pengembangan ekonomi desa. Pemerintah desa dan masyarakat memiliki peran utama karena paling memahami potensi serta kebutuhan di wilayahnya.
