JAKARTA, KANALINDONESIA.COM: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap perkembangan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam pengurusan sertifikat tanah di wilayah Kabupaten Bogor. Dalam perkara ini, Kepala Kantor Pertanahan (BPN) Kabupaten Bogor I, Sontang Coin Manurung, diduga terlibat dalam proses pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) dan pemecahan HGB menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM).
Hal tersebut disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, dalam konferensi pers yang digelar pada Selasa (15/9/2026).
Menurut Achmad Taufik, dugaan korupsi tersebut berkaitan dengan proses pengajuan perpanjangan HGB maupun pemecahan HGB menjadi SHM atas tanah yang dikelola oleh PT Summarecon di wilayah Kabupaten Bogor.
Persoalan tersebut diduga semakin kompleks karena sebagian bidang tanah yang menjadi objek pengurusan masih memiliki permasalahan hukum.
“Di mana diduga sebagian dari tanah tersebut masih bermasalah atau bersengketa dengan beberapa pemilik ahli waris sebelumnya, yang diduga memegang SHM sertifikat atas tanah-tanah tersebut,” jelas Achmad Taufik.
Diduga Ada Permintaan Fee Rp2 Miliar
KPK kemudian mengungkap adanya dugaan permintaan uang dalam proses pengurusan sertifikat tanah tersebut.
Achmad Taufik menjelaskan, pada awal Agustus 2026, pihaknya memperoleh informasi dari komunikasi antara pihak yang disebut YA dan LEV terkait proses pembukaan blokir atau penerbitan sertifikat tanah milik Summarecon yang tengah bersengketa.
Dalam komunikasi tersebut, Sontang Coin Manurung melalui ERW diduga meminta fee dengan kode “2”.
Kode tersebut diduga merujuk pada permintaan uang sebesar Rp2 miliar.
“Artinya ‘2’ itu artinya Rp2 miliar, gitu ya. Jadi ada kode-kode komunikasi yang dilakukan antara YA dan LEVI itu bahwa SON meminta ‘2’ gitu,” tutur Achmad Taufik.
KPK menduga permintaan tersebut berkaitan dengan proses administrasi pertanahan, khususnya pembukaan blokir dan penerbitan sertifikat atas tanah yang masih memiliki persoalan atau sengketa.
KPK Sita Uang Tunai Rp106,3 Miliar
Dalam pengembangan perkara tersebut, KPK juga melakukan penyitaan sejumlah barang bukti. Salah satu barang bukti yang menjadi perhatian adalah uang tunai dengan nilai total sekitar Rp106,3 miliar.
Achmad Taufik menyebut jumlah tersebut menjadi salah satu nilai barang bukti uang terbesar yang pernah disita KPK dalam operasi tangkap tangan (OTT).
“Ini termasuk jumlah yang terbanyak operasi OTT KPK sebelumnya,” ujarnya dalam konferensi pers, Selasa (15/9/2026).
Uang tunai tersebut tidak ditemukan hanya di satu lokasi. KPK menyebut barang bukti disita dari sejumlah tempat yang berkaitan dengan para tersangka.
Di antaranya adalah rumah Arif Sugiyanto, Rizal Pahelevi, Sontang Coin Manurung, serta Arif Sugiyanto sebagaimana disampaikan dalam keterangan KPK.
Penyitaan uang tersebut menjadi bagian dari proses penyidikan untuk mengungkap aliran dana serta dugaan transaksi yang berkaitan dengan pengurusan sertifikat tanah.
Berawal dari Pengurusan Tanah Summarecon
Kasus ini diduga bermula dari proses pengurusan bidang tanah yang dikelola PT Summarecon di Kabupaten Bogor.
Pengurusan tersebut mencakup proses perpanjangan HGB maupun pemecahan HGB menjadi SHM. Namun, berdasarkan informasi yang disampaikan KPK, sebagian tanah yang menjadi objek pengurusan diduga masih bermasalah karena adanya klaim atau sengketa dari sejumlah ahli waris pemilik sebelumnya.
Kondisi tersebut diduga membuat proses pembukaan blokir dan penerbitan sertifikat menjadi bagian penting dalam perkara yang kini ditangani KPK.
Dalam proses penyelidikan dan penyidikan, KPK kemudian menemukan adanya komunikasi yang diduga membicarakan permintaan fee dengan menggunakan kode tertentu.
