Penasihat hukum berpendapat persoalan yang masih tersisa berkaitan dengan kewajiban pembayaran oleh pihak korporasi dan karenanya merupakan hubungan keperdataan, bukan perbuatan pidana yang dilakukan Agustin.
“Hubungan hukum yang terjadi antara saksi korban dengan pihak korporasi harus dilihat berdasarkan fakta dan mekanisme hukum yang telah ditempuh, termasuk proses PKPU dan homologasi,” demikian pokok argumentasi dalam duplik tersebut.
Berdasarkan seluruh uraian tersebut, tim penasihat hukum Agustin meminta Majelis Hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan secara menyeluruh.
Penasihat hukum pada akhirnya memohon agar Majelis Hakim menyatakan Terdakwa I Agustin Widyawati tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan.
Perkara tersebut selanjutnya masih akan bergulir dalam tahapan persidangan berikutnya. Seluruh dalil dalam duplik merupakan argumentasi pembelaan dari pihak terdakwa dan masih menjadi bagian dari proses pemeriksaan perkara di pengadilan. (SNT)
