BANDUNG BARAT, KANALINDONESIA.COM: Persoalan sarana dan prasarana pendidikan di Kabupaten Bandung Barat (KBB) hingga Senin (21/9/2026) masih sangat memperhatikan. Di tengah besarnya kebutuhan peningkatan kualitas pendidikan, kondisi sejumlah sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) masih dilaporkan memerlukan perbaikan serius, mulai dari ruang belajar, kamar mandi, hingga fasilitas penunjang kegiatan belajar mengajar.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan terhadap ketepatan perencanaan dan penganggaran sektor pendidikan dalam APBD Kabupaten Bandung Barat. DPRD KBB, khususnya Badan Anggaran (Banggar), bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), dituntut lebih cermat dalam memastikan belanja pendidikan benar-benar menjawab kebutuhan paling mendesak di lapangan.
Sorotan semakin menguat setelah sebelumnya terdapat sekolah yang mengalami kerusakan cukup parah hingga mendapat perhatian langsung dari Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail melalui kegiatan peninjauan lapangan.
Tidak hanya persoalan bangunan. Sejumlah fasilitas belajar seperti meja dan kursi siswa yang sudah lapuk, rusak, bahkan tidak lagi layak disebut masih digunakan untuk menunjang proses pembelajaran. Pemakaian meja dan kursi yang rusak sejak tahun ketahun tidak mendapat perhatian sama sekali.
Di sisi lain, pertumbuhan jumlah peserta didik juga membuat sebagian sekolah membutuhkan tambahan ruang kelas. Keterbatasan ruang bahkan dapat memaksa sekolah mengatur jadwal pembelajaran secara bergantian karena kapasitas ruangan tidak sebanding dengan jumlah siswa belajar.
Kondisi tersebut semestinya menjadi bahan evaluasi serius dalam penyusunan prioritas anggaran pendidikan. Sebab, persoalan sarana dan prasarana bukan sekadar menyangkut kenyamanan, tetapi juga berkaitan dengan standar penyelenggaraan pendidikan.
KEWAJIBAN NEGARA SUDAH DIATUR UU
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional secara jelas mengatur persoalan sarana dan prasarana pendidikan. Pasal 45 menyebut setiap satuan pendidikan formal dan nonformal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi kebutuhan pendidikan sesuai dengan perkembangan peserta didik.
UU yang sama melalui Pasal 46 juga menegaskan bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat. Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab menyediakan anggaran pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sementara itu, Standar Nasional Pendidikan yang saat ini diatur melalui PP Nomor 57 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 4 Tahun 2022 mencakup standar sarana dan prasarana sebagai salah satu komponen standar nasional pendidikan.
Ketentuan teknis mengenai standar sarana dan prasarana pendidikan juga telah diperbarui melalui Permendikbudristek Nomor 22 Tahun 2023 yang mengatur standar sarana dan prasarana untuk pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
Dengan demikian, apabila kebutuhan dasar sekolah belum terpenuhi, persoalannya tidak semestinya berhenti pada keluhan sekolah atau orang tua siswa. Pemerintah daerah perlu memastikan kebutuhan tersebut terpetakan, diprioritaskan, dianggarkan, dan direalisasikan sesuai ketentuan serta kemampuan keuangan daerah.
BANGGAR DAN TAPD PERLU BUKA EVALUASI PENGANGGARAN
Dalam konteks APBD, sorotan publik terhadap DPRD KBB dan TAPD menjadi relevan karena proses penganggaran seharusnya mampu menerjemahkan kebutuhan riil masyarakat ke dalam prioritas belanja daerah.
Jika sekolah yang mengalami kerusakan, kekurangan ruang kelas, maupun keterbatasan fasilitas belajar masih harus menunggu dalam waktu panjang, DPRD dan TAPD patut menjelaskan bagaimana pemetaan kebutuhan sarana-prasarana pendidikan dilakukan serta bagaimana skala prioritasnya ditetapkan.
