Publik juga berhak mengetahui apakah usulan perbaikan sekolah telah masuk dalam perencanaan, berapa kebutuhan anggarannya, sekolah mana saja yang menjadi prioritas, serta apa alasan apabila suatu kebutuhan belum dapat diakomodasi dalam APBD.
Apalagi UU 20/2003 menegaskan pengelolaan dana pendidikan harus berlandaskan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas publik.
Karena itu, persoalan sekolah rusak seharusnya tidak hanya dilihat sebagai pekerjaan teknis Dinas Pendidikan. Ada mata rantai perencanaan, penganggaran, pembahasan APBD, penetapan prioritas hingga pengawasan yang melibatkan eksekutif dan legislatif.
DPRD melalui fungsi anggaran dan pengawasannya memiliki ruang untuk meminta penjelasan pemerintah daerah mengenai capaian pemenuhan sarana pendidikan. Sementara TAPD perlu memastikan rancangan anggaran daerah disusun berdasarkan kebutuhan dan prioritas pembangunan yang terukur.
Pada akhirnya, anak-anak tidak semestinya menjadi pihak yang menanggung konsekuensi dari lemahnya sinkronisasi perencanaan dan penganggaran. Ruang kelas yang aman, fasilitas sanitasi yang layak, serta meja dan kursi yang memadai merupakan bagian penting dari lingkungan belajar yang menunjang proses pendidikan.
Karena itu, kondisi sarana pendidikan di KBB layak menjadi bahan evaluasi terbuka dalam pembahasan anggaran. Bukan semata untuk mencari siapa yang harus disalahkan, melainkan untuk memastikan setiap rupiah anggaran pendidikan benar-benar menjawab kebutuhan sekolah dan peserta didik di lapangan.
