JAKARTA, KANALINDONESIA.COM: Temuan Ombudsman Republik Indonesia mengenai keberadaan hunian berfasilitas mewah di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, mulai bergeser dari sekadar persoalan tata kelola pemasyarakatan menjadi perhatian serius parlemen.
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah meminta temuan tersebut tidak hanya diselesaikan melalui pemeriksaan internal. Ia mendorong adanya pendalaman dari sisi administrasi maupun hukum pidana untuk memastikan apakah terdapat pelanggaran dalam keberadaan dan pengelolaan fasilitas tersebut.
Sorotan itu muncul setelah tim Ombudsman melakukan inspeksi mendadak di Lapas Cibinong pada Rabu, 23 September 2026.
Dalam pemeriksaan tersebut, Ombudsman mengungkap keberadaan lebih dari 10 bangunan di area belakang lapas yang terpisah dari blok hunian warga binaan pada umumnya.
Bangunan-bangunan tersebut, berdasarkan temuan Ombudsman, memiliki fasilitas yang jauh berbeda dari gambaran hunian lapas reguler. Di dalamnya ditemukan sofa, televisi, kulkas, meja makan dan sejumlah perlengkapan rumah tangga lainnya.
Ombudsman bahkan menyebut kawasan tersebut menyerupai sebuah “kluster mewah”. Sejumlah kendaraan yang disebut sebagai kendaraan mewah juga ditemukan terparkir di area tersebut.
Temuan tersebut menjadi semakin serius karena proses sidak Ombudsman sempat menghadapi penolakan dari petugas lapas.
Ombudsman menyatakan tim telah membawa surat tugas untuk menjalankan fungsi pengawasan pelayanan publik. Namun, akses menuju bagian tertentu di dalam kompleks lapas sempat ditolak. Dalam prosesnya, terjadi ketegangan hingga aksi saling dorong sebelum tim dapat melakukan penelusuran lebih lanjut.
Dari penelusuran itulah Ombudsman menemukan bangunan-bangunan yang disebut dihuni warga binaan.
Ombudsman juga menyatakan masih perlu mendalami siapa saja penghuni fasilitas tersebut, bagaimana bangunan dan fasilitas itu dapat berada di dalam kawasan lapas, serta bagaimana mekanisme pengelolaannya.
DPR Dorong Penyelidikan Tidak Berhenti di Internal
Abdullah menilai temuan Ombudsman harus diperiksa secara menyeluruh. Menurutnya, apabila pemeriksaan membuktikan adanya pelanggaran disiplin atau administrasi oleh petugas, mekanisme sanksi administratif harus dijalankan. Namun, apabila ditemukan unsur tindak pidana, persoalan tersebut harus diproses melalui jalur hukum pidana.
Karena itu, Polri didorong ikut melakukan penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran yang mungkin muncul dari keberadaan fasilitas tersebut maupun persoalan penghalangan terhadap tim Ombudsman.
DPR juga meminta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan bersama aparat penegak hukum menyampaikan perkembangan penanganan perkara secara transparan kepada publik.
BPK Diminta Telusuri Anggaran dan Aset
Tidak berhenti pada aspek hukum, DPR juga mendorong pemeriksaan dari sisi keuangan negara dan pengelolaan aset.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dinilai perlu menelusuri status bangunan serta fasilitas yang berada di kawasan Lapas Cibinong, termasuk bagaimana proses pembangunan, pengadaan, pemanfaatan dan pencatatannya.
Pemeriksaan tersebut penting untuk memastikan apakah seluruh bangunan dan fasilitas merupakan aset yang tercatat secara resmi dan dikelola sesuai ketentuan.
Jika dalam pemeriksaan ditemukan indikasi penyimpangan anggaran atau pengelolaan aset yang menimbulkan kerugian negara, persoalan tersebut dapat berkembang menjadi perkara hukum.
Komisi XIII DPR Siapkan Pemanggilan
Temuan Ombudsman juga telah masuk dalam radar pengawasan Komisi XIII DPR RI yang membidangi urusan pemasyarakatan.
Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya menyatakan pihaknya akan memanggil pihak-pihak terkait untuk meminta penjelasan mengenai temuan tersebut.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad juga meminta Komisi XIII mendalami persoalan tersebut karena Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan merupakan mitra kerja komisi tersebut.
