Artinya, kasus Lapas Cibinong tidak lagi hanya menjadi persoalan antara Ombudsman dan pengelola lapas, tetapi telah menjadi bagian dari agenda pengawasan DPR.
Persoalan Perlakuan Khusus Ikut Disorot
Keberadaan fasilitas berbeda di dalam lapas juga memunculkan pertanyaan mengenai kesetaraan perlakuan terhadap warga binaan.
Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa menegaskan tidak boleh ada perlakuan berbeda yang tidak memiliki dasar aturan, termasuk dalam pemberian fasilitas kepada warga binaan.
Namun, siapa sebenarnya penghuni bangunan tersebut dan bagaimana fasilitas itu bisa digunakan masih membutuhkan pembuktian lebih lanjut.
Ombudsman sendiri menyatakan akan mendalami identitas penghuni dan berbagai aspek lain dari temuan tersebut. Bahkan, kendaraan yang ditemukan di lokasi turut menjadi bagian dari penelusuran. Data kendaraan tersebut disebut akan dikoordinasikan dengan Korlantas Polri untuk mengetahui pemiliknya.
Di sisi lain, Ditjen Pemasyarakatan menyatakan telah membentuk tim untuk memeriksa dan memverifikasi sarana, prasarana, administrasi, standar pelayanan serta aspek pengamanan di Lapas Cibinong. Pemerintah juga perlu menjelaskan status kawasan yang menjadi objek temuan Ombudsman secara terbuka.
Kini, titik persoalannya bukan semata-mata soal ada atau tidaknya fasilitas mewah di lingkungan lapas.
Publik menunggu penjelasan mengenai siapa yang menggunakan fasilitas tersebut, bagaimana fasilitas itu dibangun dan dikelola, apakah terdapat pungutan, apakah ada perlakuan khusus, bagaimana status asetnya, serta apakah ditemukan unsur pelanggaran hukum.
DPR meminta seluruh pertanyaan tersebut dijawab melalui pemeriksaan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Jika pemeriksaan nantinya menemukan pelanggaran administrasi, mekanisme disiplin harus berjalan. Apabila ditemukan bukti tindak pidana, proses hukum harus dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.
Dengan demikian, hasil pemeriksaan Ombudsman tidak berhenti sebagai temuan, tetapi menjadi pintu masuk untuk membenahi tata kelola pemasyarakatan sekaligus memastikan prinsip kesetaraan dan akuntabilitas tetap berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan.
