Langsung ke konten utama Langsung ke navigasi utama Langsung ke sidebar Langsung ke footer
KANAL BANDUNG

Surat Kesepakatan 8 Fraksi DPRD Bandung Barat Jangan Jadi Dagelan Transaksional Orang Berkepentingan

Surat Kesepakatan 8 Fraksi DPRD Bandung Barat Jangan Jadi Dagelan Transaksional Orang Berkepentingan

Menurutnya, masyarakat membutuhkan kepastian mengenai arah persoalan evaluasi Sekda, bukan sekadar pernyataan politik yang kemudian tidak memiliki tindak lanjut.

Lily bahkan mengingatkan agar persoalan tersebut tidak menjadi preseden buruk bagi perjalanan pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.

“Jangan sampai ini menjadi bola liar, jangan sampai menjadi pelajaran yang tidak berharga untuk masa depan Bandung Barat,” ujarnya.

Bupati Diminta Beri Jawaban Terbuka

Lily menilai polemik tersebut kini menjadi pekerjaan bersama antara DPRD, pemerintah daerah, partai politik dan masyarakat.

Ia meminta Bupati Bandung Barat memberikan jawaban secara terbuka terhadap surat yang telah dilayangkan, sehingga masyarakat tidak terus dibebani berbagai spekulasi mengenai arah komunikasi politik antara DPRD dan eksekutif.

“Karena kejadian kemarin adalah kejadian publik, maka jawabannya pun harus publik mengetahui,” tegas Lily.
Ia berharap seluruh pihak mengedepankan mekanisme konstitusional dan kepentingan masyarakat dalam menyelesaikan persoalan tersebut.

Menurut Lily, pembentukan Kabupaten Bandung Barat sejak awal membawa harapan agar daerah ini mampu berkembang dan memberikan keadilan serta pelayanan terbaik bagi masyarakat.

“Bandung Barat bukan kabupaten percobaan. Ini harus betul-betul dijelaskan kepada publik,” pungkasnya.

Bagikan

Baca berita lainnya:

Tambahkan ke Preferensi Sumber Indeks Berita