Data yang disampaikan Pemkab Kendal menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi daerah juga memiliki hubungan erat dengan sektor pertanahan dan pembiayaan. Dalam periode 2024–2026, nilai hak tanggungan di Kendal tercatat sekitar Rp6,9 triliun, sedangkan BPHTB mencapai Rp278,1 miliar, PPh Rp95,1 miliar, dan PNBP Rp29 miliar.
Dengan pertumbuhan 8,57 persen pada Triwulan II 2026, tantangan Kendal berikutnya bukan semata mempertahankan angka pertumbuhan. Pemerintah daerah perlu memastikan ekspansi industri dan investasi berjalan seiring dengan penciptaan pekerjaan, penguatan UMKM, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pemerataan manfaat ekonomi.
Bagi masyarakat Kendal, ukuran keberhasilan ekonomi pada akhirnya tidak hanya terlihat dari besarnya angka PDRB. Dampak yang lebih nyata akan terlihat ketika pertumbuhan tersebut membuka lebih banyak pekerjaan, meningkatkan pendapatan, memperkuat usaha lokal, dan meningkatkan kualitas kehidupan warga.
Karena itu, capaian 8,57 persen menjadi titik penting bagi Kendal. Angka tersebut menunjukkan mesin ekonomi daerah sedang bergerak kuat, tetapi pekerjaan berikutnya jauh lebih konkret: memastikan laju pertumbuhan itu benar-benar berubah menjadi kesejahteraan yang dirasakan masyarakat.
