SURABAYA, KANALINDONESIA.COM : Kepala Administrasi dan Marketing PT BPI, Andre Bastian, menegaskan di Pengadilan Negeri Surabaya bahwa perusahaannya murni bertindak sebagai distributor, tidak memproduksi barang, serta tidak pernah menempelkan merek apa pun pada fisik wire rope
Penasihat hukum Direktur Utama PT BPI Santoso Utomo Tjioe, Edward Raimond, menilai rangkaian kesaksian tersebut memperjelas posisi kliennya dalam rantai pasok dan secara tegas mempertanyakan unsur mens rea atau niat jahat dalam dakwaan jaksa.
Keterangan tersebut menjadi penting karena perkara yang menjerat Santoso antara lain berkaitan dengan sertifikasi dan merek wire rope yang diperdagangkan PT BPI.
Andre, yang dihadirkan JPU Siska Christina, menjelaskan bahwa wire rope diperoleh PT BPI dari PT Surya Sentra Gemilang Sentosa (SSGS).
“Wire rope dibeli dari SSGS. Alurnya, kita memesan dari SSGS melalui telepon. Jika barang datang akan dicek lebih dulu, baru dimasukkan ke gudang,” kata Andre.
Hakim anggota Edi Saputra P Lawi kemudian mendalami pengetahuan saksi mengenai sertifikasi produk tersebut.
Andre menyatakan barang yang diterima dari supplier disertai sertifikat SNI. Ia juga menyebut terdapat keterangan SNI pada produk bermerek Dongwa.
“Menerima wire rope dari supplier SSGS sertifikat SNI. Ada tulisannya sertifikat SNI, setahu saya dikeluarkan oleh Perindustrian. Untuk merek Dongwa ada tulisan sertifikat SNI,” ujarnya.
Saksi JPU: BPI Hanya Distributor
Dalam persidangan, Andre juga menjelaskan bahwa hubungan PT BPI dengan PT SSGS adalah hubungan supplier dan distributor.
Menurutnya, PT SSGS menunjuk PT BPI untuk menjual produk tanpa mengubah bentuk barang.
“Pada intinya PT SSGS menunjuk kami sebagai distributor, untuk menjual tanpa merubah bentuk,” katanya.
Keterangan tersebut kemudian didalami penasihat hukum Santoso, Edward Raimond.
Edward menanyakan apakah transaksi wire rope di PT BPI juga dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
Andre menjawab tegas.
“Produk wire rope selalu dikenakan PPN,” katanya.
Penasihat hukum selanjutnya menggali apakah selama Andre bekerja di PT BPI pernah terdapat komplain konsumen, baik terkait kualitas maupun keselamatan penggunaan wire rope.
Andre menyatakan tidak pernah menerima laporan tersebut.
“Tidak ada komplain, tidak ada korban,” ujarnya.
Tak Produksi, Tak Tempel Merek
Keterangan lain yang mengemuka dalam persidangan adalah mengenai aktivitas PT BPI terhadap produk wire rope yang diterimanya.
Andre menegaskan perusahaan tempatnya bekerja bukan pabrik dan tidak melakukan proses produksi.
“Kita bukan pabrik, jadi kita tidak melakukan proses produksi. Hanya penjualan barang karena kita ditunjuk sebagai distributor saja,” katanya.
Penasihat hukum kemudian mengarahkan pertanyaan pada persoalan merek Dongwa dan Unistrand.
Andre mengatakan persoalan tersebut, sepanjang aktivitas yang diketahuinya, hanya berkaitan dengan pencatatan administrasi.
“Soal merek Dongwa ke Unistrand itu sifatnya kita hanya pencatatan secara administrasi saja,” ujarnya.
Edward kemudian menanyakan secara spesifik apakah PT BPI pernah menempelkan merek Unistrand pada fisik wire rope.
Andre membantah adanya aktivitas tersebut.
“Dari Dongwa ke Unistrand itu kita tidak menempelkan merek apa pun. Itu hanya pencatatan secara administrasi saja,” tegasnya.
Kuasa Hukum: Lalu di Mana Unsur Sengajanya?
Penasihat hukum Santoso, Edward Raimond, menilai rangkaian kesaksian tersebut harus menjadi perhatian dalam menguji ada atau tidaknya unsur kesengajaan atau mens rea pada diri kliennya.
Menurut Edward, konstruksi perkara tidak dapat hanya berhenti pada temuan mengenai merek dan sertifikasi.
