PAMEKASAN,KANALINDONESIA.COM ; Aksi demo melanda Kantor Bupati Pamekasan pada Rabu (1/10/2026). Ratusan massa yang tergabung dalam aliansi Masyarakat Pamekasan Menagih Keadilan menggelar aksi unjuk rasa untuk menuntut pembenahan total pada sektor pelayanan kesehatan dan tata kelola anggaran daerah. Aksi ini diawali dengan titik kumpul di Alun-alun Arek Lancor.
Massa yang terdiri dari gabungan aktivis tersebut membawa sejumlah tuntutan krusial.
Koordinator Aksi, Marsuto Alfiyanto, mengungkapkan kekecewaannya atas buruknya penanganan medis di Pamekasan. Ia menyebut sejumlah warga miskin sempat ditolak rumah sakit hingga meninggal dunia akibat kerumitan administrasi. Padahal, bupati sebelumnya telah menjanjikan pelayanan kesehatan gratis yang cukup diakses menggunakan KTP.
“Beberapa waktu lalu ada warga yang meninggal karena ditolak rumah sakit dan tidak ditangani dengan benar. Janji awal bupati, cukup tunjukkan KTP pasien langsung dilayani. Faktanya di lapangan, warga yang hanya membawa KTP justru ditolak,” ujar Alfian
Alfian menilai Pemkab Pamekasan seharusnya mampu mengaktifkan kembali status Universal Health Coverage (UHC) Prioritas. Mengingat status Pamekasan sebagai salah satu daerah dengan potensi anggaran besar di Madura, ia mendesak pemerintah menutup tunggakan klaim BPJS Kesehatan sebesar Rp 40 miliar menggunakan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) yang diterima Pamekasan yakni Rp128 miliar pada 2025 dan Rp58 miliar pada 2026.
“Jika DBHCHT dialokasikan untuk menutup tunggakan BPJS, UHC Prioritas otomatis bisa langsung berjalan. Kabupaten tetangga seperti Sampang dan Sumenep saja bisa menjalankan UHC Prioritas hanya dengan mengalokasikan 50 persen DBHCHT mereka,” lugasnya.
Dugaan Praktik ‘Pesan Kamar’ dan Intimidasi Pegawai Tak hanya persoalan anggaran, Alfian menyerukan dugaan pelanggaran wewenang oleh oknum pejabat dan anggota DPRD Pamekasan. Berdasarkan informasi dari lingkugan Dinas Kesehatan hingga pihak rumah sakit, ditengarai ada oknum anggota dewan yang kerap meminta ruang perawatan dikosongkan khusus untuk keluarganya.
Bahkan, terdapat tuduhan adanya masyarakat non-BPJS yang dipaksa masuk perawatan Kelas 1 atas instruksi pejabat. Pegawai rumah sakit yang menolak konon diancam akan dimutasi ke wilayah terpencil. Akibat intimidasi tersebut, sejumlah pegawai rumah sakit terpaksa patungan secara mandiri untuk membayar iuran Kelas 1 pasien tersebut.
“Ini sangat tidak adil. Rakyat biasa ditolak dengan alasan kamar penuh, sementara ada ruang yang sengaja dikosongkan untuk keluarga pejabat,” Ujarnya
Di tempat yang sama, Korlap Aksi lainnya, Iwan, menyoroti karut-marut pendataan sosial (desil) yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) Pamekasan. Meski menelan anggaran negara lebih dari Rp17 miliar, hasil survei di lapangan dinilai tidak akurat.
“Anggarannya mencapai Rp17 miliar lebih, tetapi pendatanya tidak tepat. Ada warga mampu justru masuk Desil 3, sementara warga yang benar-benar miskin malah dimasukkan ke Desil 10,” Ujarnya Iwan.
Massa menuntut Bupati Pamekasan segera menerbitkan Surat Edaran (SE) atau Instruksi Bupati agar seluruh fasilitas kesehatan melayani pasien darurat tanpa syarat administrasi yang memberatkan.
Tanggapan Sekda Pamekasan
Menemui para demonstran, Sekretaris Daerah (Sekda) Pamekasan, Taufikurrahman, menjelaskan bahwa pengaktifan UHC Prioritas memiliki regulasi ketat dari pemerintah pusat yang wajib dipenuhi daerah.
“Untuk menjalankan UHC Prioritas, ada kriteria baku dari pusat: daerah tidak boleh memiliki tunggakan utang, kepesertaan BPJS minimal mencapai 98 persen, dan tingkat keaktifan peserta minimal 80 persen. Itu aturan baku, bukan ditentukan oleh Pemda,” ujar Taufikurrahman.
