Saat ini, proses verifikasi dan validasi oleh Inspektorat BNPB masih berlangsung. Namun, pembangunan huntara sudah mulai dilakukan secara bertahap berdasarkan surat keputusan pemerintah daerah yang memuat data penerima secara by name by address.
“Percepatan pembangunan huntara dilakukan sehingga warga tidak terlalu lama di tenda,” ujar Andi.
Pembangunan huntara dilakukan secara insitu maupun melalui relokasi. Untuk huntara relokasi, pemerintah daerah bertanggung jawab mencari lokasi sementara, baik untuk pembangunan huntara maupun rencana huntap.
Menurut Andi, pembangunan huntara menjadi perhatian BNPB karena perkembangan penanganannya terus dilaporkan Kepala BNPB kepada Presiden.
“Percepatan dari BNPB akan disegerakan dan BNPB tetap mendampingi hingga transisi darurat berakhir,” tegas Andi.
BNPB Minta Pemda Hitung Kebutuhan Tenda
Terkait kebutuhan tenda, BNPB sejak awal telah meminta BPBD melakukan perhitungan kebutuhan secara detail. Jika masih terdapat kekurangan, pemerintah daerah dapat memanfaatkan bantuan Presiden sebesar Rp20 miliar yang telah diberikan.
Begitu pula dengan kebutuhan tempat penampungan air. BNPB menyebut penyediaan tandon dapat segera diakomodasi melalui bantuan tersebut.
“Tandon sebetulnya tidak menjadi persoalan, BPBD bisa segera mengakomodasi,” ujar Andi.
Selain pemenuhan kebutuhan dasar, BNPB juga meminta pemerintah daerah hingga tingkat desa aktif memberikan informasi kepada masyarakat mengenai kebijakan penanganan bencana.
Informasi tersebut antara lain mencakup besaran bantuan stimulan untuk rumah rusak, mekanisme penyaluran bantuan, hingga kebijakan terkait pelunasan kredit usaha yang masih dimiliki warga terdampak bencana.
BNPB menegaskan, keterbukaan informasi di tingkat daerah hingga desa diperlukan agar masyarakat memahami kebijakan pemerintah selama masa tanggap darurat, transisi dan proses pemulihan pascabencana.
