BANDUNG BARAT, KANALINDONESIA.COM: Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Kabupaten Bandung Barat kembali menyuarakan kritik keras terhadap tata kelola keuangan daerah dan penanganan sejumlah dugaan persoalan anggaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (KBB).
Ketua PC PMII Kabupaten Bandung Barat, Abdul Hamid, mengatakan pihaknya telah menyampaikan pernyataan sikap resmi pada 1 Oktober 2026. Pernyataan tersebut, kata dia, merupakan bentuk perhatian mahasiswa terhadap pengelolaan uang negara sekaligus tuntutan agar proses hukum terhadap dugaan penyimpangan anggaran berjalan secara transparan.
Menurut Abdul Hamid, sedikitnya terdapat dua persoalan yang menjadi perhatian utama PMII. Pertama, temuan pemeriksaan terhadap pengadaan Wi-Fi publik di lingkungan Diskominfotik KBB.
Berdasarkan pemberitaan mengenai hasil pemeriksaan BPK atas LKPD KBB Tahun Anggaran 2025, terdapat temuan kelebihan pembayaran belanja Wi-Fi publik sebesar Rp2.418.758.997,80. Temuan tersebut berkaitan dengan realisasi belanja paket perangkat Wi-Fi hotspot yang dinilai belum sepenuhnya memberikan manfaat sesuai peruntukannya.
PMII mempertanyakan tindak lanjut terhadap temuan tersebut, terutama mengenai pengembalian kelebihan pembayaran ke kas daerah serta efektivitas titik-titik Wi-Fi yang telah dibangun.
Abdul Hamid meminta Pemerintah Kabupaten Bandung Barat tidak hanya menyelesaikan persoalan secara administratif, tetapi juga membuka informasi kepada masyarakat mengenai jumlah titik Wi-Fi yang aktif, lokasi pemasangan, nilai anggaran, serta pihak yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaannya.
“Publik berhak mengetahui bagaimana uang rakyat digunakan. Jangan sampai program dengan anggaran besar hanya terlihat dalam dokumen, tetapi manfaatnya tidak dirasakan masyarakat,” kata Abdul Hamid dalam pernyataan sikap PC PMII KBB.
Persoalan kedua yang disoroti PMII adalah dugaan penyimpangan dalam pengelolaan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2024 yang disebut memiliki nilai sekitar Rp130 miliar.
PMII menyatakan persoalan tersebut telah dilaporkan kepada aparat penegak hukum, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Namun, menurut Abdul Hamid, pihaknya mempertanyakan perkembangan penanganan perkara tersebut.
PMII juga menyoroti adanya dugaan upaya dari pihak-pihak tertentu untuk memengaruhi atau menghambat proses hukum. Abdul Hamid menegaskan, tudingan tersebut harus dibuktikan melalui proses hukum dan tidak boleh menjadi alasan bagi aparat penegak hukum untuk menghentikan pengusutan apabila memang ditemukan unsur pidana.
“Jangan sampai ada lobi, perantara ataupun tekanan yang kemudian menghambat proses hukum. Kalau memang tidak ada persoalan, silakan dibuktikan secara terbuka,” tegasnya.
Selain persoalan anggaran, PMII turut menyinggung dinamika mutasi dan rotasi aparatur di lingkungan Pemkab Bandung Barat. Dalam pernyataan sikapnya, organisasi mahasiswa tersebut menyebut adanya dugaan bahwa mutasi tertentu berkaitan dengan upaya menyingkirkan aparatur yang dianggap tidak mau berkompromi terhadap praktik penyimpangan.
Namun, tudingan tersebut ditegaskan PMII sebagai dugaan yang perlu dibuktikan. Karena itu, Abdul Hamid meminta seluruh pihak yang disebut dalam berbagai isu tersebut diberikan ruang untuk memberikan klarifikasi.
Desak KPK dan Kejati Jabar Transparan
PC PMII KBB secara khusus meminta KPK dan Kejati Jawa Barat memberikan informasi perkembangan penanganan perkara yang menjadi perhatian publik.
Menurut Abdul Hamid, transparansi penting untuk mencegah berkembangnya spekulasi sekaligus memastikan masyarakat mengetahui sejauh mana proses hukum berjalan.
PMII juga meminta aparat penegak hukum memberikan perlindungan kepada pelapor, saksi maupun pihak lain yang menyampaikan informasi terkait dugaan penyimpangan.
